BPCB Provinsi Jawa Timur Mendata Bagunan Sebagai Cagar Budaya

Share this :

Kediri, Koranmemo.com – Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Timur melakukan pendataan bangunan yang diduga sebagai cagar budaya di Kota Kediri. Sedikitnya ada 13 lokasi yang akan didatangi.

Riski Susanti selaku tim ahli Dokumentasi Publikasi Pengkaji Pelestari Cagar Budaya menuturkan, kedatangan mereka dalam rangka rangkaian program kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur.

“Tahun ini kegiatan kita ke Kota Kediri untuk mendata bangunan- bangunan yang diduga cagar budaya,”  kata Riski Susanti.

Lanjut Riski Susanti, , di tahun 2019 tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur mentargetkan ada 13 bangunan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya yang perlu dikaji untuk didata.

Diantaranya seperti Bangunan Gereja Merah, Kantor Polres Kediri Kota, Rumah Dinas Kapolresta Kediri, Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, SMAN 1 Kota Kediri, Gedung kantor bangunan BI Kediri, Stasiun Kediri serta struktur jambatan lama dan masih banyak lainnya.

Ditambakanya, beberapa paramater yang digunakan sebagai acuan dikatakan bangunan cagar budaya, harus memenuhi beberapa kriteria antara lain merujuk pada usia berapa lama bangunan tersebut, lagam gaya arsitektur yang mewakili masanya, serta nilai penting yang dikandung, semisal bangunan yang dulunya ditempati oleh tokoh atau pejabat pemerintah.

Disamping itu, juga ada bangunan atau fasilitas yang dikerjakan oleh pemerintah mendukung prasarana seperti sekolah, dan gereja. Ia tidak memungkiri jika selama pelaksanaan tugas berlangsung di lapangan sebelumnya ada pemilik yang tidak mengizinkan atau menolak tempatnya untuk didata sebagai cagar budaya.

Ini dikarenakan masih adanya pola pikir dari masyarakat yang merasa khawatir jika bangunan miliknya ditetapkan sebagai cagar budaya nantinya tidak bisa dipugar.

“Proses kita, didahului melalui proses perizinan. Ketika diizinkan ,kita baru mulai mendata. Ketika tidak diizinkan ya kita tidak bisa mendata. Karena si pemilik atau penguasa tidak memberi izin kepada kita kan.  Sebenarnya banyak pemilik atau pengelola, atau pun penguasa bangunan itu yang ketakutan. Kalau bangunan saya di data sebagai cagar budaya, nanti gak bisa begini gak bisa begitu untuk merubah. Nah ini perlu sebenarnya ada semacam sosialiasi semacam Pelestarian tentang UU Pelestarian,” jelasnya.

Sementara itu, Kata Riski Susanti dari hasil kajian tim ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur akan memberikan rekomindasi untuk Walikota Kediri untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pertimbangan penetapan sebagai Cagar Budaya.(Adv)

Editor Bambang Iswahyoedhi

Follow Untuk Berita Up to Date