Beras BPNT Bau dan Berkutu Harus Diusut Tuntas, Ada Indikasi Pengadaan Tak Sesuai Spesifikasi

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kabupaten Madiun angkat bicara soal beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditemukan berbau apek dan berkutu di Kabupaten Madiun.

Koordinator LPKSM Kabupaten Madiun Sudjatmiko menyesalkan masih ditemukannya bantuan sosial berupa beras tidak layak konsumsi tersebut.

Dikatakan, seharusnya, kejadian seperti halnya raskin tidak terulang. “Khan semua bantuan untuk warga sudah diatur dalam Juklak dan Juknis dan alur pendistribusiannya juga sudah jelas,” ujarnya.

Ditegaskan, perkara bantuan sosial yang tidak sesuai spesifikasi ini tidak bisa dianggap sepele. Polisi harus menuntaskan proses penyelidikan hingga penyidikan.

Ditambahkan, polisi harus  mengungkap dari mana asal beras tidak sesuai standar Kementerian Sosial itu.

“Soal kasus beras BPNT yang sudah beredar saya harap pihak Kepolisian dan Kejaksaan  mengusutnya, sehingga menjadi jelas semua persoalannya,” tegasnya.

Permasalahan lainnya, tambahnya,  ada beberapa komoditi pangan disediakan sejumlah e-warung dalam jumlah dan rincian harga serta ukuran berbeda-berbeda. “Namun, semua item yang diterima klop dengan nilai bantuan yaitu sebesar Rp 200.000,” tambahnya.

Tuntutan pengusutan juga dilontarkan aktivis sosial Kabupaten Madiun, Sujono.

Dia menilai, tenaga pendamping program BPNT dinilai tidak bekerja maksimal. Bahkan, ada indikasi pihak-pihak yang bermain mengkondisikan  pengadaan beras untuk e-warung.

“Jadi, patut diduga banyak pihak yang bermain terkait pengondisian pengadaan beras program BPNT ini. Maka wajib diusut tuntas” ujarnya.

Kasus lain patut diusut, jelasnya,

pengambilan bantuan harus sepaket dan langsung habis. Sehingga menyimpang dari petunjuk teknisnya.

“Praktik selama ini, harga beras di patok Rp 9.450/kg. Di pasaran nggak sampai segitu. Artinya masih ada selisih harga sekitar Rp 1.450/kg/KPM. Kalau misalnya satu desa ada 300 KPM maka selisih harga beras sejumlah Rp. 1.450x15x300 = Rp. 6.525.000. Itu hanya satu kali pengambilan. Inilah dugaan praktek yg selama ini berjalan. Sehingga sistem pengambilan / pembelian dibuat paket sekali gesek,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga kurang mampu penerima manfaat

BPNT di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, keluhkan kualitas beras bantuan Kementerian Sosial karena berbau apek dan berkutu.

Sesuai data diterima, sedikitnya ada 215 warga penerima manfaat BPNT di Desa Purworejo. Mereka rutin setiap bulan menerima bantuan beras 15 kilogram program Kementerian Sosial. Dan pihak supplier yakni Bulog. Mereka berencana mengembalikan beras bantuan tersebut dan mengadu ke DPRD Kabupaten Madiun.

Reporter Juremi

Editor Achmad Saichu