Beras Bansos Covid-19 di Nganjuk Macet Dua Bulan

Nganjuk, koranmemo.com – Beras bansos untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Nganjuk mengalami keterlambatan selama dua bulan terakhir. Padahal, bantuan tersebut rencananya akan diberikan selama sembilan bulan berturut-turut usai pendistribusian pertama dilakukan.

Hal itu salah satunya disampaikan Puji Astutik (40) warga penerima bansos beras Covid-19 asal Dusun Jaruman Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. “Saya menerima (bansos beras) bulan Mei dan Juni. Tapi yang Juli dan Agustus ini belum menerima,” ujarnya saat diwawancara wartawan.

Menurutnya, dari penjelasan pihak kantor desa setempat yang didengarnya, seharusnya bansos beras diterima secara rutin sebulan sekali, selama sembilan bulan. Puji berharap bantuan beras bisa disalurkan lagi, karena ia mengaku sangat membutuhkan.

“Nggak tahu kenapa berhenti, nggak ada penjelasan dari pemerintah. Semoga segera diberikan kembali karena kami sangat membutuhkan,” keluhnya.

Kondisi serupa dialami Suwito (60) warga Dusun Jaruman lainnya. Diwakili anak perempuannya, Sri Endah (30) Suwito sudah dua bulan ini tidak lagi menerima beras bansos. “Semoga bantuan beras segera lancar lagi. Karena sangat membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Apalagi beras yang disalurkan mutunya sudah bagus,” ujar Sri Endah.

Menurut seorang narasumber yang terlibat dalam kegiatan bansos ini, keterlambatan penyaluran beras terjadi secara merata. Hampir di semua desa. Namun, ia tak mau menyebut penyebabnya.

“Bisa ditanyakan langsung ke Pemkab Nganjuk atau dinas terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, saat dikonfirmasi Koran Memo perihal masalah ini, mengaku akan melakukan koordinasi dengan gugus tugas maupun dinas terkait. Pihaknya akan berupaya mencari tahu pokok permasalahan dan berusaha agar bantuan kembali diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

“Kita sudah terima informasi tersebut, akan segera lakukan koordinasi pada dinas terkait dan gugus tugas,” ungkapnya.

Baca Juga: Mbak Yuni Ajak Masyarakat Kurangi Konsumsi Obat Kimia

Disinggung terkait apakah beras bansos masih dikelola oleh beberapa Bumdes, Wabup Marhaen menyebut kurang mengetahui secara pasti. Tetapi ia berharap supaya pengelolaan tetap dipegang oleh Bumdes lantaran itu merupakan wujud ekonomi kerakyatan.

“Kalau pengelola dari pihak mana kita akan cari tahu dulu. Harapan saya tetap dikelola Bumdes karena sebagai wujud ekonomi kerakyatan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek bantuan sosial (bansos) beras untuk puluhan ribu masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, terus menuai permasalahan. Keganjilan mulanya muncul pada Mei 2020, ketika ditemukan wujud beras yang bermutu jelek. Hal ini menuai protes dari Komisi IV DPRD Nganjuk dan masyarakat penerima.

Lalu, pada 29 Juni 2020, Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Nganjuk memeriksa IH, bendahara pada Dinas Sosial PPPA Nganjuk. Ia dimintai keterangan oleh penyidik terkait bansos tersebut.

Belum beres pemeriksaan polisi, kini muncul persoalan baru. Penyaluran beras ternyata sudah dua bulan macet. Masyarakat tidak lagi menerima paket beras 20 kilogram per kepala keluarga (KK) tersebut, setidaknya sejak Juli hingga Agustus 2020 ini.

Padahal, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat pada peluncuran bansos 22 Mei 2020 lalu telah mengklaim, bahwa paket beras akan disalurkan kepada masyarakat selama 9 bulan penuh. Kenyataannya, kini distribusi berhenti di tengah jalan. Masyarakat penerima pun menjadi resah.

Baca Juga: Gubernur Jatim: SMA 2 Nganjuk Jadi Percontohan Sekolah Lain

Baca Juga: Olahraga Bersepeda, Warga Kandangan Meninggal di Pinggir Jalan

Untuk diketahui, proyek bansos ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Nganjuk 2020. Beras disalurkan kepada 24.646 penerima. Masing-masing KK dijatah 20 kilogram per bulan, selama sembilan bulan.

Paket beras ini merupakan konversi dari bantuan tunai Rp 200 ribu per orang. Jika dikalikan jumlah penerima sebanyak 24.646 KK, selama sembilan bulan, maka proyek ini menelan anggaran negara total sebesar Rp 47.635.200.000.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Della Cahaya