Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan BPJS Kesehatan

Kediri, koranmemo.com – Terhitung mulai Rabu (19/12) Perarutaran Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan sudah diberlakukan. Banyak perubahan dalam pelayanan kesehatan tersebut salah satunya, bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan paling lambat 28 hari.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Yessi Kumalasari mengatakan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan pada sejumlah aspek yang disempurnakan. Perpres tersebut dianggap lebih rinci secara teknis sehingga tidak membingungkan peserta seperti yang telah terjadi sebelumnya.

“Perpres ini sudah berlaku per hari ini. Sesuai aturan tiga bulan sejak diterbitkan, kita sudah lakukan sosialisasi ke stakeholder seperti dinas terkait, sejumlah rumah sakit, dan beberapa kelompok masyarakat. Beberapa yang disempurnakan seperti terkait pendaftaran untuk bayi baru lahir, kemudian ketentuan PHK, sampai ketentuan pembayaran yang menunggak serta beberapa hal yang lain,” ujarnya, Rabu (19/12).

Yessi menambahkan, kenyamanan peserta JKN-KIS dalam Perpres yang baru tersebut adalah pendaftaran bayi baru lahir. Pasalnya, bagi bayi yang baru lahir dari ibu kandung yang sudah tardaftar sebagai peserta JKN-KIS sudah bisa mendapatkan hak pelayanan dari BPJS Kesehatan.

“Sebelumnya daftar saat ibu hamil, sekarang begitu lahir bayi wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS paling lama 28 hari. Jadi tidak ada masa tunggu, bayi didaftarkan bayar langsung bisa mendapatkan hak-hak pelayanan. Tapi kalau dari ibu kandung yang bukan peserta JKN-KIS maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender,” jelasnya.

Yessi menghimbau agar masyarakat segera mendaftarkan diri dan keluarga untuk menjadi peserta JKN-KIS agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis. “Pendaftaran bayi ini wajib, jika melanggar ada sanksinya, yaitu tagihannya melekat sampai dengan usia 24 bulan,” tandasnya.

Selain itu, Perpres yang baru juga mengatur peserta JKN-KIS yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, peserta tetap mendapatkan hak manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan tanpa harus membayar iuran.

Reporter Zayyin Multazam

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date