Bawaslu Siapkan Pengawas TPS Tambahan

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Pascapenundaan tahapan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2020 pada Mei lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri kembali mempersiapkan diri. Setelah melakukan restrukturisasi anggaran yang sudah disetujui pada awal tahapan lalu, saat ini Bawaslu mempersiapkan penambahan jumlah pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebelumnya, salah satu persiapan yang dilakukan adalah rasionalisasi anggaran selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kediri 2020 sebesar Rp 1,7 miliar. Setelah resmi mengaktifkan kembali tugas badan ad hoc per 13 Juni, persiapan lain yang dilakukan yaitu memenuhi keperluan sarana dan prasarana (sarpras) tambahan untuk badan ad hoc.

Namun, karena dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri ada penambahan jumlah TPS dari 2.610 TPS menjadi 3.311 TPS, Bawaslu menyesuaikan jumlah tersebut. “Untuk jumlah pengawas TPS mengikuti jumlah TPS. Jadi, teman-teman KPU Kabupaten Kediri menambah 701 TPS sesuai dengan keputusan dan aturan yang berlaku mengingat pemilihan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Saidatul Umma, Rabu (17/6).

Penambahan pengawas TPS ini, lanjutnya, karena adanya perubahan batas jumlah maksimal masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Perlu diketahui, sebelum tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 kembali dilanjutkan, jumlah maksimal pemilih pada tiap TPS yaitu 800 orang, namun setelah dilanjutkan batas maksimal berubah menjadi 500 orang karena memperhatikan penerapan social dan physical distancing.

Untuk itu, kata Saidatul, Bawaslu Kabupaten Kediri akan segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Kediri, membahas rencana pengajuan anggaran tambahan. “Dalam waktu dekat pastinya. Kami harap anggaran tersebut bisa difasilitasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya.

Menurut Saidatul, pihaknya belum mengetahui bagaimana mekanisme dana tambahan yang akan diterima. Apakah nantinya sama dengan KPU Kabupaten Kediri yang rencananya akan mendapat dana tambahan 50 persen dari APBN dan 50 persen dari APBD. “Sementara ini kami memaksimalkan dana yang sudah ada, yaitu dana yang sudah dihibahkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” tuturnya.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu

Editor : Della Cahaya