Bawaslu Kabupaten Kediri Temukan Puluhan Pelanggaran

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri menduga ada pelanggaran yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan sampai tingkat desa, bawaslu menemukan pelanggaran administratif.

Menurut Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Ali Mashudi, dari hasil rekap selama dua minggu terakhir, Bawaslu tidak hanya mengawasi apakah PPDP melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku. “Fokus kami di tahap awal ini lebih pada prosedur yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran atau PPDP,” jelasnya, Rabu (29/7).

Dalam pengawasannya, kata Ali, prosedur yang dimaksud adalah penerapan protokol kesehatan sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), ada empat item yang harus diterapkan. Mulai pemakaian masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer.

Per 28 Juli, lanjutnya, Bawaslu menemukan PPDP belum melaksanakan Coklit secara prosedur. “Data yang kami peroleh ini secara sampling, mengingat petugas pengawas kami di tingkat desa ada satu dan di satu desa ada beberapa PPDP. Kami menemukan ada 10 PPDP tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020,” tuturnya.

Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Kediri Petakan Pelanggaran Administrasi

Ali mengatakan, tidak hanya PPDP yang tidak memakai APD sesuai PKPU Nomor 6, pengawas desa juga menemukan PPDP belum memberikan salinan bukti Coklit maupun tidak menempelkan stiker bahwa rumah warga sudah didatangi dan dicoklit oleh PPDP. “Kalau untuk jumlahnya, kami catat ada 12 PPDP belum memberikan salinan atau menempelkan stiker,” katanya.

Ali menjelaskan, dari pengawasan di tingkat desa ditemukan 7 PPDP tidak mendatangi rumah warga saat melaksanakan Coklit. “Seharusnya Coklit dilakukan dengan mendatangi setiap rumah, dari rumah satu ke rumah lainnya, atau door to door. Kemungkinan, mereka hanya berkoordinasi dengan ketua RT setempat saja,” imbuhnya.

Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Kediri Rilis IKP, Lima Hal Jadi Rekomendasi

Baca Juga: Bupati Jombang Larang Warga Takbir Keliling di Jalanan

Bahkan, Bawaslu juga menemukan PPDP yang melimpahkan tugas Coklit kepada orang lain. “Kalau istilahnya itu diswakelolakan. Sementara yang tercatat hanya satu PPDP, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa praktik seperti ini terjadi di beberapa desa atau tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi bagian wilayah kerja atau tugas PPDP,” tegasnya.

Ali menambahkan, adanya temuan tersebut, pengawas di tingkat desa segera berkoordinasi sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. “Sebenarnya pengawas tingkat desa segera disampaikan saran perbaikan supaya tidak dilakukan lagi. Pastinya, kami akan membahas temuan ini dengan teman-teman penyelenggara, yaitu KPU Kabupaten Kediri. Karena, masih ada waktu sampai 13 Agustus nanti,” ujarnya.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu

Editor : Della Cahaya