Bawakan Obat Kuat Untuk Kejaksaan

Share this :
Ratusan aktifis KRPK datangi kantor Kejari Blitar tuntut usut tuntas kasus korupsi di Blitar Raya (ducan/memo)
Ratusan aktifis KRPK datangi kantor Kejari Blitar tuntut usut tuntas kasus korupsi di Blitar Raya (ducan/memo)

*Aktivis Anti Korupsi Berunjukrasa

Blitar, Memo

 Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Kota Blitar, Kamis (11/12) berunjukrasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar. Mereka kembali menuntut agar kejari segera menuntaskan pengusutan kasus – kasus korupsi yang sedang ditangani.

Sekitar 500 aktivis itu datang ke kantor kejari dengan mengendarai 4 buah truk. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan “Berantas korupsi di Blitar raya” dan membawa 4 buah simbol kapsul obat kuat yang ditujukan ke Kepala Kejari Blitar Dade Ruskandar untuk segera dapat menuntaskan kasus yang selama ini dilaporkan aktivis tersebut.

Trianto, Koordinator KRPK Kota Blitar dalam orasinya mengatakan ketegasan, keadilan, dan kecepatan dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Blitar raya yang semakin hari semakin merajalela dan tak segera tuntas. “Kami ingin kasus yang dalam penanganan Kejari Blitar segera tuntas dan segera memberikan jawaban paling lambat Desember ini,” ungkapnya.

Lanjut Trianto, kejari memiliki tugas penting harus bisa menyeret salah satu pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pelepasan aset tanah Jatilengger milik Pemerintahan Kabupaten Blitar. Sebab kasus tersebut diperkirakan sudah merugikan negara sekitar Rp 1,3 miliar.

Selain itu penanganan kasus di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar juga disoroti. Modus korupsi tersebut ialah tentang sistem pembagian jasa pelayanan umum untuk pegawai rumah sakit. Namun kenyataannya pemberian pembagian jasa tersebut setelah adanya pengurangan sekitar 5 persen yang alasannya untuk dana taktis rumah sakit. Sehingga menurut KRPK kasus korupsi yang terjadi di RSUD Mardi Waluyo diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 1 miliar. “Banyak kasus yang sudah merugikan negara hingga miliaran rupiah. Maka para pejabat tersebut harus segera dijerat hukum,” ujar Trianto dalam orasinya.

Sementara, Dade Ruskandar Kepala Kejari Blitar di depan massa KRPK Kota Blitar mengatakan pihaknya akan tegas dalam melakukan penyelidikan sejumlah kasus tersebut. “Jangan merasa khawatir dengan Kejari Blitar. Sebab kasus tersebut tidak semudah dengan membalikkan tangan. Nanti kami akan panggil semua yang terlibat dalam kasus tersebut,” ujarnya.(can)