Banggar dan TAPD Trenggalek Rapat Soal Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019

Trenggalek, Koranmemo.com – Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Trenggalek menggelar rapat di Graha Paripurna Kantor DPRD Trenggalek, Jumat (24/7). Rapat itu membahas soal rancangan peraturan daerah (ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

Rapat itu sebagai tindak lanjut soal rangkaian pembahasan tentang laporan keuangan pemerintah daerah (LPKD) tahun anggaran 2019 yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin. Sebelumnya, kalangan legislatif telah menyampaikan pandangan umum atas laporan tersebut dan sudah ditindaklanjuti melalui masing-masing komisi bersama mitra kerja terkait, pasca eksekutif memberi jawaban.

“Kemudian, hal-hal yang belum terjawab di PU (pandangan umum) fraksi dan (jawaban) bupati, dibahas oleh komisi bersama mitra kerja dan ini dilaporkan, hari ini kita laporkan pada tim anggaran,” kata Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam.

Kalangan legislatif menilai, pada prinsipnya, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan eksekutif sudah baik. Acuannya, Trenggalek meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD tahun 2019. Hanya saja, pihaknya meminta kedepannya agar lebih ditingkatkan. Pasalnya terdapat sejumlah catatan dari BPK, meskipun Trenggalek meraih empat WTP berturut-turut.

“Misalnya dari BPK soal aset, itu permasalahan klasik. Kami ingin ada perubahan sehingga kedepannya WTP kita murni tanpa ada ganjalan. Kemudian, kita sampaikan masukan, saran dan rekomendasi, yang sifatnya perbaikan kedepannya. Setelah ini, nanti kami sampaikan dalam pandangan akhir 29 Juli mendatang,” kata Samsul.

Untuk itu, Samsul menekankan kepada eksekutif untuk lebih serius dalam pengelolaannya. Nantinya, pihaknya ingin ada progres dalam pembahasan tersebut, sehingga kedepannya tak ada lagi catatan tersebut. “Kami minta komisi lebih spesifikasi menindaklanjuti bersama mitra kerja terkait dan harus ada progres tiap tahun,” kata Samsul.

Rekomendasi dari kalangan legislatif itu diantaranya adalah menyoal pelaksanaan kegiatan yang terkadang tidak sesuai perencanaan. Meskipun demikian, pihaknya memaklumi, karena terdapat beberapa perubahan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Misalnya soal alokasi dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Pasar Pon Trenggalek, namun dalam pelaksanaannya dibiayai oleh APBN.

“Kesimpulannya sudah rampung, nanti kita tinggal sampaikan dalam pandangan akhir,” pungkasnya.

Reporter : Dias Ahmad Farid

Editor     : Della Cahaya