Bahas Tatib Dewan Kota Surabaya, Ini Usulan Fraksi Demokrat-Nasdem

Surabaya, koranmemo.com – Rapat pembahasan tata tertib (Tatib) dan alat kelengkapan dewan (AKD) dipimpin Ketua DPRD Sementara Kota Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono, bersama Wakil Ketua, Laila Mufida, Rabu (4/9).

Agenda rapat tersebut juga diikuti oleh Sekwan (Sekertaris Dewan) dan Staff, beserta para pimpinan Ketua Fraksi DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024.

Ketua DPRD Sementara Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menjelaskan pada rapat ini dalam pembahasan tugas, yakni memfasilitasi penyusunan tatib DPRD. Dan rapat tersebut kata Awi, tatib DPRD diundangkan tahun 2018, melalui peraturan DPRD No.1 tahun 2018 acuannya adalah, penyusunan tatib DPRD pada Peraturan Pemerintah (PP) No.12 tahun 2018.

“Ini berbeda tatib periode tahun sebelumnya 2009-2014, hanya cukup melalui keputusan DPRD, bukan peraturan DPRD, sehingga keputusan lama tidak diundangkan pada lembaran daerah,” ujar Adi Sutarwijono, Rabu (3/9/2019).

Politisi partai PDI Perjuangan mengatakan, dalam tatib tersebut memang pihaknya menjadi ketua Panitia khusus (Pansus) sebagai susunan Ketua DPRD. Pada periodesasi dihilangkan, kalau tatib yang lama tertulis berlaku anggota DPRD periode 2009-2014. Begitu periode 2014 selesai, itu tidak bisa dipakai

“Periodesasi itu dihapuskan pada periode baru 2019-2024, sehingga, pada pergantian DPRD tatib inilah masih bisa memayungi kita hingga sekarang dan masih berlaku,” tutur Adi Sutarwijono kepada koranmemo.com.

Hasil rapat bersama, sambung Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pihaknya meminta untuk menyampaikan pendapat ketua Fraksi. Intinya, sama semangat untuk melakukan penguatan terhadap DPRD dan terobosan kreatif dan inovatif. “Jadi kami sampaikan sejauh ini tidak bertentangan dengan tata peraturan Undang-Undang berlaku, maka dirasa tidak ada masalah,” jelas Adi.

Selain itu, Ia meminta pendapat secara tertulis masing-masing Fraksi pada, Kamis (5/9), besok. Nanti kalau sudah selesai kompilasi diserahkan kepada pimpinan definitif mempunyai kewenangan membentuk Pansus. “Jadi, pimpinan definitif akan memfollow up rancangan penyusunan tatib dengan pembentukan Pansus,” jelasnya.

Adi menuturkan, pimpinan definitif sudah terbentuk, maka tatib sekarang masih bisa memayungi untuk menyusun alat kelengkapan DPRD termasuk pimpinan Komisi dan Badan-badan. Karena tugas pimpinan ewan Sementara sudah diatur pada penyusunan rancangan tatib.

“Kami mendapat surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur agar sementara tidak melakukan menempuh keputusan secara trategis yang pontensi membebani keuangan APBD,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Demokrat – Nasdem, DPRD Surabaya periode 2019-2024, Herlina Harsono Njoto mengatakan, siang ini fraksinya (partai Demokrat) sudah melakukan rapat membahas tentang isi  tata tertib (Tatib)  tahun 2018. Kemudian, semuanya akan direkap. “Usulan-usulan fraksi itu mana saja pasal yang perlu diubah,” ujar Herlina saat ditemui media ini di ruangan Komisi A DPRD Surabaya.

Reporter M Fauzi
Editor Achmad Saichu