Bagian Hukum Kabupaten Kediri Adakan Sosialisasi Hukum Untuk Kades dan Perangkat Desa

Kediri, koranmemo.com – Safari sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kediri terus berkelanjutan. Sosialisasi dan suluh hukum ini terkait Peraturan Bupati (perbub) no 5 tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kediri.

Kegiatan dilaksanakan Senin (11/11) siang di Balai Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem. Peserta berjumlah 124 orang yang terdiri dari kepala desa (kades) dan perangkat desa di 12 desa di wilayah Ngasem. Kegiatan ini dihadiri Mustofa dari bagian hukum Setda Kabupaten Kediri, Edi Agus dari Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Kabupaten Kediri dan Ari Budianto Camat Ngasem.

Safari sosialisasi dan suluh hukum akan berkelanjutan hingga ke 26 Kecamatan di Kabupaten Kediri dengan pemateri yang memiliki bobot,visi dan misi kedepan dalam pengelolaan desa seperti pasar yang mendatangkan PADes. Sehingga kepala desa dan perangkat desa memahami hal ini secara utuh dan global.

Adapun kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan desa pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa,pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul dan adat istiadat desa.

Adapun mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa,Bupati melakukan sosialisasi pemerintah desa menyatakan sikap hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan  lokal skala desa ke pemerintah desa. Pemerintah desa menyatakan sikap untuk hasil identifikasi dan inventarisasi  sebagaimana ayat 1 dengan menetapkan berita acara kesepakatan pemdes dan BPD.

Penyusunan raperdes berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun format berita acara yang dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran III peraturan bupati. Secara umum kondisi seperti ini memudahkan perangkat desa menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa.

Sukadi Kepala Bidang Hukum Setda Kabupaten Kediri mengatakan sangat penting suluh hukum ini untuk kepala desa dan perangkat desa terkait kewenangan dalam pengembangan desa. Tujuan adalah sama-sama saling sinergi antara perangkat desa,kepala desa,Pemerintah daerah,Provinsi dan pusat semakin maksimal.

“Dengan maksud  penggalian potensi desa seperti pasar desa harus dikembangkan secara maksimal dan kewenangan ini adalah desa yang mengelola. Dari pasar desa ini bisa mendatangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan bisa dikembangkan dengan baik. Karena ada retribusi yang masuk dan Pemkab Kediri mendorong peningkatan PAdes di masing-masing desa,” jelasnya.

Sukadi menambahkan,  kewenangan dalam pengelolaan potensi desa harus bisa dilakukan dengan harapan perangkat desa bisa lebih profesional dalam membangun desa. Pemerintah daerah bisa mendorong desa untuk mengembangkan kemajuan desa sesuai dengan sosio geofrafis dan saat ini dibutuhkan pahlawan pahlawan pemberantas kemiskinan.

Ari Budianto Camat Ngasem mengapresiasi sosialisasi dan suluh hukum untuk kepala desa dan perangkat desa di wilayah Kecamatan Wates. Dengan tujuan memberikan pelayanan dan pegelolaan secara benar sesuai mekanisme yang ada. Ini akan memberikan pencerahan antara Pemdes dan Pemkab untuk peningkatan kesejahteraan.

“Ini bagus bagi kami untuk kedepanya sehingga kepala desa dan perangkat desa semakin memahami kapasitasnya dalam kewenangan membangun desa. Kami hadirkan juga kepala desa baru meski belum dilantik dan kepala desa lama sebagai sebuah sinergi yang terbangun dengan baik di Ngasem,” katanya.(adv)

Reporter Bakti Wijayanto

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date