Awas, Berikan Data Palsu Saat Coklit Bisa Dipidana

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kediri 2020 terus berjalan. Salah satu yanh menjadi fokus saat ini adalah pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Ali Mashudi menjelaskan, jika ada pelanggaran saat proses coklit, bisa berujung sanksi pidana.

“Salah satunya yang jadi fokus kami adalah pelanggaran yang didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016,” jelasnya, saat dikonfirmasi Koranmemo.com, Minggu (19/7).

Pada UU Nomor 10 Tahun 2016, ada lima pasal yang menjadi dasar bawaslu untuk pengawasan pelaksanaan Coklit. Lima pasal tersebut yaitu Pasal 177, 177 A, 177 B, 178, dan 182. Dalam pasal-pasal itu disebutkan, apabila diduga dan ditemukan adanya pelanggaran, bisa diberikan sanksi pidana maksimal 72 bulan.

Seperti yang tercantum pada Pasal 177. Setiap orang yang sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dapat dikenakanan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Mereka juga bisa terkena denda paling sedikit Rp 3 juta dan paling banyak Rp 12 juta.

Pada Pasal 177 A mengatur setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan. Untuk denda, paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 72 juta.

Tidak hanya pemberi keterangan palsu, namun anggota PPS, PPK, hingga anggota KPU pun tak luput dari sanksi tersebut.

Di pasal 177B mengatur, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan. Dendanya pun mulai Rp 24 juta sampai Rp 72 juta.

Sedangkan pada Pasal 178, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan maupun denda paling sedikit Rp 12 dan paling banyak Rp 24 juta.

Bahkan, jika pada proses coklit ditemukan adanya tindak kekerasan maupun memberikan ancaman, mereka akan mendapat sanksi tegas.

Sesuai dengan Pasal 182, setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya, menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan, menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan. Denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 36.

Ali mengatakan, hal-hal tersebut adalah potensi-potensi pelanggaran yang mengarah ke ranah pidana. “Jadi ini terkait potensi-potensi apa saja yang jika dilanggar dapat menghilangkan hak pilih masyarakat. Fokus kami, dalam pengawasan coklit tidak hanya potensi pelanggaran dengan ranah pidana, tapi juga pelanggaran administrasi selama proses coklit,” pungkasnya.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor : Della Cahaya