ASN Pemkot Tolak Jadi Sekretariat Panwaslu

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Madiun menolak tugas di sekertariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Madiun. Lantaran merasa trauma dengan kasus korupsi mark up anggaran dan pengelolaan dana fiktif pada pilkada 2013 lalu yang menjerat lima komisioner dan ASN periode lama yang bertugas di Panwaslu.

Hal itu diakui  Sekretarias Daerah Kota Madiun, Maidi.“Bahwa memang ada sebagian PNS (ASN,red) yang keberatan bertugas di sekertariat Panwas. Karena takut kasus Pilkada kemarin,” kata Maidi, Senin (4/9).

Di tempat terpisah, tiga orang komisioner Panwaslu periode 2017-2022 bertandang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun, Senin (4/9). Kedatangan mereka untuk meminta bantuan dua personil ASN yang akan ditempatkan di sekretariat Panwaslu.

Menurut Ketua Panwaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, kebutuhan dua orang sekretariat Panwas dinilai mendesak karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim akan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Madiun pada Selasa (12/9). “Hasil konfirmasi ke BKD sudah ada titik terang akan mengikutsertakan dua orang PNS sekretariat Panwas saat bimtek selama empat hari itu,”katanya.

Pihaknya meminta BKD untuk segera mengeluarkan surat tugas kepada dua orang ASN tersebut. Sesuai aturan, kebutuhan ASN di Panwaslu hanya tiga orang. Ketiga orang ini nantinya akan menjabat kepala sekretariat dan dua orang di bagian keuangan atau bendahara.

Sementara itu, mengenai penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) telah tuntas, Kamis (31/8) lalu. Dengan demikian, tahapan Pilwakot 2018 bakal segera dimulai.

Ketua KPUD Kota Madiun, Sasongko mengatakan, besaran anggaran dalam NPHD Rp. 11,94 miliar. “Pencairanya dibagi menjadi dua termin. Pada tahun ini dicairkan sebesar Rp 1,58 miliar. Sementara sisanya dicairkan tahun depan,”jelasnya.

Ditambahkan, anggaran termin pertama nanti bakal dipakai untuk proses sosialisasi pelaksanaan Pilwakot. Hal itu dianggap penting karena pada Oktober mendatang KPUD harus mengumumkan besaran jumlah dukungan calon perseorangan

Selain itu, juga dipakai untuk seleksi panitia pemilih kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi dukungan calon perseorangan dan launching pilwakot. ‘’Kebutuhan tersebut dinilai cukup sampai akhir tahun anggaran,”katanya.

Reporter: Dika Abdillah/Juremi

Editor: Achmad Saichu

Facebook Comments
Follow Us

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *