APBDes Belum Lapor: DD, ADD dan Siltap Terancam Tak Cair

Share this :

Ponorogo, koranmemo.com  – Ribuan perangkat beserta kepala desa di 234 Desa di Ponorogo, dipastikan gigit jari awal tahun 2020 ini. Pasalnya selain tak bisa mencairkan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2020, Anggaran Penghasilan Tetap ( Siltap) Desa juga tidak bisa dicairkan.

Hal ini, buntut belum dilaporkannya hingga kini penyusunan APBDes tahun 2020, ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) Ponorogo.Tahun 2020 ini sendiri, Pemkab Ponorogo menganggarkan sedikitnya Rp 34 miliar untuk Siltap Desa. Dengan sistem pencairan setiap bulan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . Dimana diatur Siltap Kades paling sedikit Rp2.426.640,00,

Sekretaris Desa ( Sekdes)  paling sedikit Rp2.224.420,00,  dan Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00.
Sekertaris Daerah ( Sekda) Ponorogo Agus Pramono mengatakan, syarat mutlak pencairan Siltap Desa, bila Pemerintah Desa ( Pemdes) telah menyelesaikan penyusunan APBdes tahun 2020. ” Kalau belum selesai tidak bisa dicairkan. Harus jadi dulu APBDesnya,” ujarnya, Kamis (13/2).

Agus menegaskan,mengacu pada aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan penyusunan APBDes yang dilakukan di bulan Januari dan Februari terbilang terlambat.” Sudah terlambat. Maksimal itu 31 Desember 2019,” ungkapnya.

Lebih jauh, orang nomor tiga di Ponorogo ini mengaku akan meminta pihak Kecamatan untuk serius dalam mengejar progres perampungan penyusunan APBDes di 324 desa ini. Tak hanya itu, ia pun mengancam akan melakukan sidak ke kecamatan-kecamtan yang desa hingga kini belum melaporkan APBDes 2020. ” Ini camatnya harus tanggung jawab. Nanti kita turun ke kecamatan untuk lihat progresnya di kalangan seperti apa,”ancamnya.

Diketahui sebelumnya, memasuki pertengahan bulan kedua di tahun 2020. Baru 45 Desa yang telah melaporkan penyusunan APBDes 2020. Sementara 324 desa lainnya hingga kini belum melaporkan ke DPMD Ponorogo.

Reporter Zainul Rohman
Editor Achmad Saichu

 

Follow Untuk Berita Up to Date