APBD 2018 Turun Rp 187 M Lebih, Anggaran OPD Dirasionalisasi

Share this :

Jombang, koranmemo.com – Pemerintah Kabupaten Jombang akan melakukan rasionalisasi anggran tiap organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun 2018 mendatang. Ini sebagai konsekuensi menurunnya  Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp 187 M lebih  dibanding APBD 2017.

Hal ini diutarakan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan bupati atas rancangan peraturan daerah tentang  APBD 2018 di kantor DPRD setempat, Jumat (10/11).

“Secara keseluruhan APBD 2018 lebih dari Rp 2.575 triliun. Sedangkan APBD tahun 2017 Rp 2.762 triliun lebih. Jadi ada penurunan sebesar Rp 187 miliar lebih, dibanding tahun lalu,” kata Nyono dalam forum.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 sendiri, Nyono menargetkan sebesar Rp 94 miliar lebih. Dengan sumber perolehan pajak penerangan jalan, PBB perdesaan serta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

“Sedangkan Retribusi Daerah ditargetkan lebih dari Rp 45 miliar yang berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan,” ungkapnya.

Menurutnya, penurunan ini tidak hanya dialami Pemkab Jombang saja. “Tidak hanya Jombang tetapi juga di semua kota/kabupaten lainnya,” ujarnya kepada wartawan usai paripurna.

Disisi lain, mulai September – Desember 2017, kenaikan tunjangan dewan sudah mulai cair dengan rata-rata Rp 10,5 juta perbulan per anggota berbarengan dengan rencana rasionalisasi anggran OPD. Situasi ini diakui Nyono berpengaruh.

“Dengan adanya tambahan tunjangan menambah (pengaruh, red). Makanya nanti dilihat dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Untuk besar kecilnya pengurangan anggaran tergantung skala perioritas sesuai dengan RPJMD. Yang berkaitan dengan rencana strategis tetap diperioritaskan,” tandas Nyono.

Reporter: Agung Pamungkas

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.