Alokasi Anggaran Penggajian PPPK Tak Masuk APBD 2019

Share this :

Trenggalek, koranmemo.comBadan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek belum menentukan plotting anggaran penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya penggajian PPPK yang akan dibebankan Pemda belum masuk rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Suhartoko, Sekretaris Dinas (Sekdin) Bakeuda Pemkab Trenggalek mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis penggajian PPPK yang akan dibebankan pada pemda di tingkat instansi daerah. Pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti terkait mekanisme penggajian. “Kami masih menunggu juknisnya,” ujarnya, Kamis (21/2) saat dikonfirmasi.

Penggajian PPPK yang dibebankan di APBD tahun 2019, lanjut Suhartono dinilai tidak memungkinkan. Sebab dalam menentukan ploting anggaran sudah disesuaikan dengan program kerja yang telah disusun tahun sebelumnya. Ploting anggaran dimungkinkan bisa dilakukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). “Kalau PAK mungkin malah bisa, sekitar Oktober 2019 nanti,” kata Suhartoko.

Suhartoko juga menyebut tidak menutup kemungkinan penggajian PPPK juga akan dirapel, jika sebelum PAK status PPPK sudah definitif. Hanya saja untuk saat ini pihaknya mengaku belum menganggarkan penggajian PPPK. “Nanti plotingnya seperti apa kami juga belum tahu, apakah diambilkan belanja langsung atau tidak langsung. Kalau misal definitif sebelum PAK, bisa dirapel,” ujarnya.

Disinggung kucuran Rp 5 miliar per bulan untuk PPPK seperti yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek, dia enggan berkomentar banyak. Hanya saja, mengacu pada golongan tenaga honorer pasca beralih status jumlah tersebut dinilai terlalu besar. “Mungkin yang dimaksud Rp 5 miliar pertahun. Kalau dilihat golongannya, kan golongan tiga. Golongan tiga mungkin sekitar Rp 3 juta, tinggal mengalikan saja,” pungkasnya.

Untuk diketahui, ratusan tenaga honorer telah mendaftar seleksi PPPK. Data yang dihimpun dari BKD Trenggalek menyebutkan sebanyak 146 tenaga guru dari eks tenaga honorer kategori dua (K2) dan 64 orang tenaga pertanian telah mendaftar untuk mengikuti seleksi PPPK. Dari dua kategori itu, pendaftaran untuk tenaga guru dari eks tenaga honorer K2 belum memenuhi kuota karena berbagai faktor. Diantara tidak memenuhi syarat, alih profesi hingga meninggal dunia.

Repoter Angga Prasetya

Editor Achmad Saichu