Aksi Demo Warnai Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Jatim

Surabaya, koranmemo.com – Sebanyak 120 Anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 dilantik, Sabtu (31/8/2019). Pelantikan yang dihadiri seluruh pejabat Forkopimda Jawa Timur ini diwarnai aksi demo.

Berdasarkan pantauan koranmemo.com di lokasi, tampak dari pendemo KBMMS (Keluarga Besar Masyarakat Melanesia Surabaya) telah membentangkan sejumlah poster bertuliskan tuntutan: Stop Provokasi Papua, dan Perhatikan Melanesia, serta Papua NKRI Selamanya, hingga Jangan Makan Gaji Buta.

Sementara, Perwakilan yang tergabung dari sejumlah pendemo KBMMS, Elo menyebutkan bahwa para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang baru saja dilantik agar dapat menyelesaikan masalah di Papua.

“Kita lakukan gelar aksi demo di sini (depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur) untuk menuntut agar dapat menyelesaikan permasalahan di Papua. Selain itu, karena juga Papua Indonesia, dan Indonesia adalah, Papua. Hingga kita Satu, yang mendasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, harga mati,” ujar Elo dengan logat bahasa khas asal Papua.

Kemudian, para pendemo KBMMS tersebut ketika di sela-sela berorasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jatim, tampak menyanyikan lagu daerah asal Papua Sajojo, dan terdapat kutipan lagu Hitam Kulit, Keriting Rambut, Aku Papua.

Selanjutnya, menyusul para Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur, menyampaikan orasi untuk menuntut ke anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang baru saja dilantik.

Sementara, Koordinator Aksi PMII Jawa Timur, Lukman Hakim mengatakan pihaknya menggelar aksi demo ini untuk menuntut kepada anggota DPRD Provinsi Jatim yang telah selesai dilantik.

“Tuntutan kita yaitu, untuk terbitkan peraturan tentang kesejahteraan tenaga pendidikan, awasi BPJS sebagai fungsi jaminan kesehatan,” sebutnya disela-sela berorasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur.

Kemudian, lanjutnya aktivis Mahasiswa PMII se-Jawa Timur menuntut dan mendorong terwujudnya reformasi agraria sesuai UUPA No.5 tahun 1960, dan hapus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait eksploitasi sumber daya alam industri (SDAI) Ekstraktif, serta terbitkan perda tentang penanggulangan kemiskinan.

“Kita juga menuntut anggota DPRD Provinsi Jatim sebagai wakil rakyat kami agar mengawasi impor bawang putih dan transparan, mendorong terwujudnya perda tentang keterbukaan lapangan pekerjaan, hingga yang terakhir mendukung segala upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Lukman Hakim.

Dia menyebut sejumlah problem diantaranya letupan konflik agraria yang eskalasinya meningkat dari tahun ke tahun. Kesenjangan yang timbulkan oleh aktifitas atas nama pembangunan, bahkan semakin memperburuk kohesi sosial masyarakat. “Jadi tentunya dengan permasalahan redistribusi lahan yang penguasaannya masih berkeliaran pada orang-orang tertentu dan tidak tepat sasaran, hingga jauh dari cita-cita keadilan,” tutur Lukman Hakim Koordinator Aksi PMII Jawa Timur.

Mengenai soal pelayanan kesehatan masyarakat, lanjut Lukman Hakim yang masih jauh dari harapan, dengan buruknya sementara, seperti iuran BPJS akan naik akan diterapkan dalam waktu terdekat. “Kita sampaikan tuntutan ini dari sekian persen iuran BPJS diperuntukkan untuk infrastruktur,” bebernya.

Dan yang terpenting, sambungnya pada tingkat pengangguran terbuka masih berada pada angka memperihatinkan. Bahkan, saja pertahun hanya turun sekian persen, sedangkan daftar usia produktif semakin bertambah pertahunnya. Selain itu, maraknya pendatangan tenaga kerja asing (TKA) yang pertahunnya semakin bertambah, bahkan dari data Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur mencatat sepanjang tahun 2019 jumlah TKA mencapai 6.831 orang, atau lebih banyak dibanding tahun 2018, lalu hanya 6.694 orang. “Secara jumlah perlahan menggeser tenaga kerja dalam Negeri,” ujar Lukman Hakim.

Disela-sela demo para aktivis PMII Jawa Timur terjadi kericuhan aksi bentrok saling dorong-mendorong pintu pagar Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dengan aparat Kepolisian gabungan untuk meminta masuk yang sekaligus ingin menemui Wakil rakyat anggota DPRD Provinsi Jatim yang baru dilantik. Bahkan, tampak aksi demo mulai memanas hingga sampai membakar poster dan dari Aparat Kepolisian menyemprotkan alat pemadam kebakaran gas tabung Apar yang diduga mengenai mata para aksi demo mahasiswa PMII Jawa Timur.

 “Tolong ini bapak Polisi kalau menyemprot gas itu lihat-lihat, jangan asal nyemprot saja, kalian aparat Kepolisian yang melayani masyarakat, dan kalian ini merupakan digaji negara dari hasil uang rakyat,” sebut para aktivis demo Mahasiswa PMII Jawa Timur sambil mendorong pintu pagar DPRD Provinsi Jatim.

Reporter M Fauzi
Editor Achmad Saichu

 

Follow Untuk Berita Up to Date