Akan Digusur Dijadikan RTH, Warga Permukiman Sekitar Dolog Tuntut Ganti Rugi

Surabaya, koranmemo.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengalihfungsikan permukiman warga yang terletak di tengah kota sekitar bundaran Dolog, Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan mengubah menjadi tata kota ruang terbuka hijau sebagai perluasan Taman Pelangi.

Karena sudah menempati permukiman selama berpuluh tahun warga menuntut ganti rugi. Bahkan warg sudah mengajukan hal tersebut ke DPRD Kota Surabaya.

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya, Dra. Ec. Hj. Pertiwi Ayu Krishna, S.E., M.M. mengatakan pihaknya menerima surat pengaduan warga sekitar Dolog dengan tuntutannya terkait permasalahan proses ganti rugi.

Hal itu karena memang pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Pemkot Surabaya akan melakukan penataan kota dengan rencana untuk menggusur sebagai permukiman warga untuk dijadikan ruang terbuka hijau Taman Pelangi.

Dikatakan, tapi, tahun 2016 lalu ada perubahan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. “Kita untuk tetap melakukan proses ganti rugi kepada warga dengan langkah menunggu penganggaran. Namun, kita tidak berani mendahului proses anggaran tersebut, karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Pemprov Jawa Timur,” jelasnya.

“Tentunya, fungsi permukiman tengah kota sebagai ruang terbuka hijau dan bukan sebagai tempat permukiman. Selain itu, kita turut prihatin masih ada beberapa warga yang menempati permukiman pada tengah kota seperti itu,” ujar Pertiwi Ayu yang merangkap jabatan sebagai Penasehat Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Lebih lanjut Ia menyebut bahwa, pihak Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT), dan Bidang Hukum Pemkot Surabaya bukan berarti tidak mau memberi kompensasi ganti rugi, tapi kendalanya belum dianggarkan dan belum mendapat persetujuan oleh pihak Pemprov Jatim.

“Intinya, kami tetap tunggu kepastian, kemudian setelah itu baru akan melakukan langkah penganggaran kompensasi ganti rugi. Hingga kita sarankan agar permasalahan ini menjadi bahan evaluasi untuk dapat berkomunikasi bersama warga, bahkan jangan sampai surat pengaduan ini datang kembali,” kata Pertiwi Ayu Krishna kepada koranmemo.com.

Terkait prosedur, sambungnya semua tetap pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dapat difungsikan sebagai ruang terbuka hijau Taman Pelangi yang seharusnya dianggarkan tahun 2016, lalu. “Proses anggaran itu mungkin, bisa juga diundur tahun 2020 atau 2021,” imbuh Ayu.

Selanjutnya, H. Budi Leksono, S.H. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya menyarankan sampaikan agar segera dilakukan kepastian ganti rugi. Sehingga, mereka tidak lagi membayar biaya pajak yang tiap tahun nominalnya mencapai puluhan juta rupiah, serta secara otomatis akan ada jaminan untuk menunda pembayaran pajak,” tuturnya.

Dikatakan Budi Leksono mengenai koordinasi dengan Pemkot Surabaya dalam hearing ada salah satu warga yang tidak hadir dalam pengaduan, sehingga Politisi Fraksi PDI Perjuangan hanya menerima sepihak informasi dari Dinas tersebut dengan prinsip belum dapat memberi kepastian ganti rugi, maupun rencana perluasan lahan ruang terbuka hijau Taman Pelangi.

Reporter M Fauzi
Edito Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date