Ada ASN dan Perangkat Desa Terlibat Kampanye? Masih Ditelusuri

Share this :

Jombang, Koranmemo.com – Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang menemukan lima dugaan pelanggaran dalam tahapan kampanye yang dilakukan masing-masing pasangan calon (paslon) peserta pemilihan bupati (Pilbup) Jombang 2018.

Ini  seperti diungkapkan Ketua Panwaskab Jombang, Nur Khasanuri. Menurutnya, pelanggaran yang ditemukan berupa indikasi ketidaknetralan ASN (aparatur sipil negara) dan perangkat desa yang terlibat dalam kampanye.

“Sampai hari ini kami masih menelusuri. Ini masih dugaan belum terbukti. Mereka yang diduga terlibat yakni ASN dari lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Kementerian Agama (Kemenag) setempat serta perangkat desa,” kata Nur Khasanuri saat ditemui sejumlah wartawan di kantornya di Jl Raden Wijaya No 55 Kelurahan Jelakombo Kecamatan Jombang Kota, Senin (5/3) siang.

Dijelaskannya, penindakan ini merupakan langkah lanjutan dari upaya pencegahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jika indikasi pelanggaran terbukti, maka temuan akan diteruskan ke lembaga atau instansi terkait, sesuai dengan amanah undang-undang.

Untuk oknum ASN akan diteruskan ke komisi ASN. Jika oknum  Kemenag, maka akan diteruskan ke inspektorat di jajaran Kemenag. “Sedangkan kalau unsur perangkat desa akan diteruskan pada inspektorat di tingkat kabupaten,” tegasnya.

Lalu apakah dugaan pelanggaran oknum ASN dan perangkat desa juga berimbas pada paslon? Nur Khasanuri mengungkapkan jika berdasarkan kajian yang dilakukannya, bentuk pelanggaran masih menyangkut orang per orang saja. Belum ada unsur pelibatan dari masing-masing paslon.

“Saat ini seluruh jajaran kami sudah melakukan pengawasan melekat pada tiga paslon,” tandasnya.

Nur Khasanuri juga mengelak jika adanya temuan pelanggaran ini karena minimnya sosialisasi dari Panwaskab. Menurutnya, sosialisasi secara berjenjang sudah dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan adanya pelanggaran.

“Bahkan rapat koordinasi dengan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait dilakukan sampai lima kali untuk penyamaan persepsi untuk bersama menjaga tahapan kampanye sesuai dengan aturan,” pungkasnya.

Reporter: Agung Pamungkas

Editor: Gimo Hadiwibowo