8 Rekomendai Tentang RSUD Mardi Waluyo

Share this :

Blitar, Koran Memo – DPRD Kota Blitar sudah menentukan 8 rekomendasi yang akan diberkan kepada Walikota Blitar terkait dengan permasalahan yang ada di RSUD Mardi Waluyo. Kedelapan rekomendasi itu resmi dibacakan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Blitar, Jumat (30/10) yang dimulai pukul 08.00 WIB.

Rapat paripurna DPRD Kota Blitar yang membahas tentang permasalahan RSUD Mardi Waluyo (rofiq/memo)
Rapat paripurna DPRD Kota Blitar yang membahas tentang permasalahan RSUD Mardi Waluyo (rofiq/memo)

Adapun 8 rekomendasi kepada walikota itu yakni terkait tunjangan jabatan Plt Direktur RSUD Mardi Waluyo perlu diselaraskan dengan peraturan walikota no 12 tahun 2010 tentang pencabutan atas peraturan walikota no 8 tahun 2006 tentang pemberian tunjangan bagi PNS atau pejabat yang ditunjuk sebagai Plt, pemberian jasa medis untuk dievaluasi dan diarahkan untuk anggaran kebutuhan yang  bersifat prioritas,segera dilakukan perbaikan tata kelola hubungan internal manajemen agar terjalin komunikasi yang baik , segera diterapkan billing system di seluruh unit agar mempermudah administrasi terutama pembelian obat, segera dilakukan audit independen dan fungsi kontrol, perlunya system call center dan resepsionist sebagai sarana pengaduan masyarakat, perlu disusun fakta integritas untuk disepakati manajemen. Jika pihak manajemen tidak mampu melakukan rekomendasi di atas maka sesuai dengan pasal 20 dan 21 permendagri tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan badan umum keuangan daerah, Dewan akan merekomendasikan kepada walikota untuk menurunkan status RSUD Mardi Waluyo dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD).

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Blitar dan Ketua Pansus RSUD Mardi Waluyo, Nuhan Wahyudi mengatakan, pada  Januari 2016 pihak RSUD Mardi Waluyo harus sudah melaksanakan perbaikan dari rekomendasi di atas. Jika pada Januari tahun depan mereka tidak bisa melaksanakan perbaikan maka otomatis status mereka akan diturunkan dari BLUD menjadi UPTD. “Pada Januari 2016 rekomendasi di atas harus sudah dilakukan oleh pihak RS, jika tidak dilakukan kami rekomendasikan kepada Walikota untuk menurunkan status dari BLUD menjadi UPTD,”paparnya.

Dia menambahkan, selain memberikan surat rekomendasi kepada walikota pihaknya juga akan memberikan tembusan kepada pihak RSUD Mardi Waluyo,  kepada Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Dalam Negeri. “Kami berikan tembusan rekomendasi, harapannya agar pembenahan bisa cepat terlaksana,”ungkapnya.

Dia menyampaikan, meskipun rekomendasi sudah diberikan dan pansus sudah dibubarkan, pihaknya akan terus melakukan kontrol kepada RSUD Mardi Waluyo yang saat ini tengah berupaya berbenah diri. Jika nantinya tidak ada perkembangan pembenahan secara signifikan bukan tidak mungkin DPRD akan membentuk pansus lagi. “Pansus RSUD Mardi Waluyo sudah dibubarkan hari ini, tapi sangat mungkin  pansus dibentuk lagi jika RS tidak ada kemajuan dalam berbenah menjalannkan rekomendasi yang kami berikan, batas waktu berbenah adalah sampai akhir tahun ini,“pungkasnya.(fiq/rif)