6 Satker Rawan Pungli

Mojokerto, koranmemo.com – Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengaku telah mendapat surat dari dua kementerian. Surat pertama datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terkait pemetaan satuan kerja rawan pungli.

Menurut dia, terdapat enam satker (satuan kerja) pelayanan masyarakat yang rawan praktik pungli. Diantaranya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Kemudian, surat instruksi dari Mendagri supaya Pemkot Mojokerto memperkuat inspektorat untuk memberantas praktik pungli. Hanya menurut dia, solusi dari pemerintah pusat itu belum efektif. “Setiap laporan pungli yang masuk kami tindaklanjuti. Namun, kalau melalui inspektorat butuh waktu lama, harus ada pembuktian,” kata Mas’ud usai penyerahan program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) di sentra industri cor aluminium Kelurahan Pulorejo, Selasa (1/11).

Untuk itu, kata Mas’ud, pihaknya mendesak Menko Polhukam agar segera membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli di Kota Mojokerto. Selain penindakan praktik pungli lebih efektif, adanya satgas tersebut juga menjamin pihak pelapor atau pemberi uang ditempatkan pada posisi sebagai korban. Sehingga tidak akan dikenai sanksi. “Yang kami tunggu Satgas saber Pungli, tapi ini belum ada petunjuk dari Menko Polhukam. Untuk sementara kami optimalkan inspektorat,” ujarnya.

Mas’ud menuturkan, desakan itu bukan tanpa alasan. Selain di dinas-dinas pelayanan publik, menurut dia, praktik pungli disinyalir juga terjadi dalam proses mutasi PNS dari luar daerah. “Mutasi PNS dari daerah lain juga sedang kami awasi,” ungkapnya.

Masih kata Mas’ud, upaya menekan praktik pungli di lingkungan Pemkot Mojokerto sudah digalakkan. Hanya saja, deklarasi anti pungli dengan mewajibkan setiap pegawai memakai pin anti pungli itu sebatas pendekatan moral. Dia berharap, adanya Satgas Saber Pungli nantinya bisa memberikan efek jera bagi para pelaku. “Sesuai tekat kita sebagai kota pelayanan harus bebas pungli, selama ini pendekatan sosiologis dan moral. Saat ini mulai mengarah ke pendekatan hukum,” pungkasnya. (ag)

 

Follow Untuk Berita Up to Date