6 Fraksi Sepakat Tanggapan Bupati Atas Pandangan Umum Ranperda APBD TA 2020

Share this :

Trenggalek, Koranmemo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menggelar Rapat Paripurna di Graha Paripurna Kantor DPRD Trenggalek, Rabu (23/10). Paripurna itu beragendakan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum (PU) Fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran (TA) 2020. Enam fraksi satu suara menyepakati jawaban eksekutif.

Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam mengatakan, jawaban eksekutif tersebut menindaklanjuti pandangan umum enam fraksi yang sebelumnya disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (21/10). Enam fraksi itu memberikan masukan, evaluasi hingga kritikan dalam penyusunan Ranperda menjadi Perda. “Alhamdulillah kita semua sudah menyetujui,” kata Samsul Anam.Kalangan legislatif bersama eksekutif, lanjut Samsul Anam harus ‘kejar tayang’ untuk menuntaskan pembahasan APBD tahun anggaran 2020. Mereka menargetkan pembahasan tuntas akhir November. “Prosesnya panjang sampai nanti diundangkan setelah persetujuan Gubernur,” ujarnya sembari menjelaskan beberapa tahapan pembahasan.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan, pandangan umum yang disampaikan enam fraksi tersebut menindaklanjuti Penyampaian Nota Ranperda APBD tahun anggaran 2020 pada Kamis (17/10). “Banyak aspek, tentang potensi PAD, kemudian saya sampaikan juga seperti investasi pengembangan wisata yang kita miliki tanpa duit APBD dan lainnya,” kata Mas Ipin.

Mas Ipin juga menjelaskan perihal menurunnya sejumlah target retribusi yang sebelumnya dipertanyakan kalangan dewan. Namun berdasarkan penjelasan yang disampaikan, Mas Ipin menyebut para legislatif telah menyepakati. “Seperti retribusi (pedagang) Pasar Pon, masak kita tarik? Mungkin tahun ke dua atau ketiga setelah pembangunan baru kami terapkan,” pungkasnya. (adv/DPRD Trenggalek)

Reporter Angga Prasetiya

Editor Achmad Saichu