42 Warga Binaan Lapas Kediri Tak Dapat Remisi

Share this :

Kediri, koranmemo – Jika sebelumnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri mengajukan remisi ke 480 warga binaan, jumlah tersebut bertambah menjadi 493 karena sudah memenuhi persyaratan. Meskipun demikian, ada 42 warga binaan yang ternyata tidak memperoleh remisi karena tidak memenuhi syarat, sampai pengajuan remisi ditolak.

Menurut Kepala Lapas Kelas II A Kediri, Kusmanto Ekoputro, 42 warga binaan yang tidak mendapat remisi setelah pengajuan, karena ada penerapan status saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator (JC) dengan pihak kepolisian saat upaya ungkap kasus. Artinya, saat proses penyelidikan tapi warga binaan dinilai tidak mau bekerjasama.

Karena, jika dinilai mempersulit dalam pengungkapan kasus, yang bersangkutan juga dinilai melanggar Peraturan Pemerintah. “Kami sudah mengusulkan, tapi karena menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat, mereka tidak mendapat remisi. Yang memberikan remisi kan Presiden, kami berupaya untuk mengusulkan, dan tetap Presiden yang mempunyai wewenang, ” jelasnya, Kamis (15/8).

Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, lanjutnya, mengatur syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika bahkan perdagangan anak. Dari 42 warga binaan, salah satunya terjerat kasus terorisme, SY, asal Nusa Tenggara Barat (NTB). Sesuai dengan vonis hakim, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan dijadwalkan bebas pada April 2022.

Selain 42 warga binaan yang tidak mendapat remisi, ternyata masih ada 4 warga binaan yng masih dalam usulan sebelumnya, 89 lainnya sampai tanggal 17 Agustus nanti, belum menjalani masa tahanan selama 6 bulan. Untuk 22 warga binaan lainnya, akan mendapat hak bebas bersyarat dan 24 lainnya divonis dengan masa tahanan kurang dari 6 bulan.

Perlu diketahui, jumlah penghuni Lapas Kelas II A Kediri sebanyak 848 orang, 815 laki-laki dan 33 perempuan. Dari 815, 650 Laki-laki berstatus sebagai warga binaan dan 165 merupakan tahanan. Sedangkan 33 perempuan, 24 merupakan warga binaan dan 9 orang lainnya sebagai tahanan.

Berdasarkan jenis pidana yang dilakukan para warga binaan, untuk pidana umum mencapai 606 orang dan pidana khusus mencapai 242 orang. Para warga binaan yang berada di Lapas Kelas II A Kediri, paling banyak terjerat kasus narkotika mencapai 217 orang. Ternyata, warga binaan yang terjerat kasus korupsi mencapai 22 orang, untuk illegal loging 2 orang, dan 1 orang terkait aksi terorisme.

Dikatakan, rencana pemberian remisi dari Presiden melalui Pimpinan Daerah, Gubernur Jawa Timur yang menunjuk Pimpinan Daerah Kota Kediri yaitu Wali Kota Kediri, akan dilakukan dalam proses Upacara Bendera pada tanggal 17 Agustus di Stadion Brawijaya. “Semoga tidak ada perubahan lagi, dan warga binaan memperoleh hak mereka sebagimana mestinya, ” tuturnya.

Reporter : Okpriabdhu Martinu
Editor Achmad Saichu