2 Hari Geruduk Pemkab Kediri

Share this :

Massa buruh selama dua hari menggelar aksi demo di halaman depan Pemkab Kediri. Mereka berorasi untuk memperingati May Day. Massa yang terdiri dari 10 elemen masyarakat meminta Pemkab Kediri untuk memberikan solusi terhadap lima bidang yang perlu diperhatikan.

Berita Terkait : Buruh Tuntut Kejelasan UMK

Demo memperingati hari buruh 1 Mei 2015 (yudha/memo)
Demo memperingati hari buruh 1 Mei 2015 (yudha/memo)

Lima bidang tersebut diantaranya bidang ketenagakerjaan, bidang pendidikan,bidang kesehatan,bidang pertanian, dan bidang umum. Mereka meminta kepada pemerintah untuk tegas dan memperhatikan lima bidang tersebut karena kelima hal itu menurut mereka jarang diperhatikan.

Hari pertama massa yang terdiri dari 250 orang dan hari kedua Jumat siang kemarin hanya 50 orang. Mereka dari titik kumpul di SLG berlanjut ke Pemkab Kediri dan Dinaskertran Kabupaten Kediri. Aksi ini dijaga oleh 500 petugas, terdiri dari 300 personel Polres Kediri,100 anggota Satpol PP, 100 anggota TNI, dan 40 dari Dishub.

Selama dua hari mereka melakukan aksi orasi dengan maksud menggugah hati pemerintah agar peduli nasib buruh utamanya di Kabupaten Kediri.Hari pertama mereka diterima di ruang Jayabaya oleh Sukadi Kabag Hukum dan Joko Susilo Asisten II Bidang Perekonomian.

Sementara Joko Susilo, Asisten II kepada Koran Memo mengatakan pihaknya tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh perwakilan aksi demo ini. “Kita berharap tetap sama-sama memiliki solusi terkait aksi demo yang dilakukan oleh rekan-rekan dari sepuluh elemen kelompok masyarakat.Tetap kita perhatikan,” ujarnya.

Mujiatun salah satu korlap mengatakan hendaknya pemerintah menghilangkan outsourcing,berikan pekerjaan dan upah layak bagi buruh sesuai kebutuhan hidup layak.Perhatikan pendidikan dengan biaya gratis,membangun industri nasional yang mandiri dan berpihak pada rakyat.

Hal yang sama disampaikan oleh Taufik salah satu korlap aksi bahwa aksi ini ini untuk menggugah hati pemerintah memperhatikan nasib rakyatnya. “Inilah yang sampai sejauh ini belum menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat miskin dimanapun,utamanya kalangan buruh. Pemerintah harus tanggap,” jelasnya.(bak)