2 Bulan Honor PPK Belum Dibayar, Ketua KPU Kab Kediri: Itu Terlalu Dipolitisir

Kediri, koranmemo.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menganggap pembayaran honor 26 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama dua bulan terlalu dipolitisir. Pasalnya, proses pemilihan umum (Pemilu) 2019 masih berjalan dan PPK tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Sapta Andaruiswara membenarkan, honor petugas PPK yang belum dibayarkan sejumlah Rp 418.600.0000 terhitung mulai November hingga Desember 2018. Namun, tertundanya pembayaran honor tersebut dikarenakan rekap akhir tahun.

“Setiap akhir tahun mulai November dana itu direkap, sesudahnya sisa dari dana itu yang masih sisa dikembalikan ke KPU Provinsi, termasuk dana pembayaran honor. Dan untuk selanjutnya akan kita ajukan kembali honor tersebut pada bulan ini, jadi bukan tidak kami bayarkan pasti akan kita bayarkan,” ujarnya kepada media di kantor KPU Kabupaten Kediri, Senin (7/1).

Lebih lanjut, Sapta mengatakan tidak ada permasalahan dengan PPK terkait pembayaran honor tersebut. Pasalnya, pihaknya telah melakukan komunikasi terlebih dahulu bersama seluruh PPK untuk memberitahukan rekapan akhir tahun tersebut.

“Komunikasi dengan PPK sudah kita jalin sejak awal, jadi tidak benar kalau ada yang katanya tidak terima sampai sekarang itu terlalu dipolitisir. Apalagi dibilang sampai mogok kerja itu tidak benar, seluruh PPK masih bekerja seperti biasa,” jelasnya.

Sementara, Sukron salah satu PPK dari Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mengaku sampai saat ini tidak ada masalah yang berarti. Pihaknya juga memahami terkait pembayaran honor dua bulan yang belum terbayarkan karena sudah ada koordinasi terlebih dahulu. “Tidak ada masalah, kita masih bekerja seperi biasanya,” katanya.

Reporter Zayyin Multazam

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date