2.600 Buruh PT. BIK Magetan Tak Dapat Subsidi Gaji, FSBI Minta BPJS Fasilitasi

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI) Madiun Raya, mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kota Madiun, Selasa (8/9). Pasalnya, ribuan buruh PT. Bintang Inti Karya (BIK), Magetan tidak terdaftar sebagai penerima subsidi gaji dari pemerintah pusat.

Menurut Ketua FSBI Madiun Raya Akhmad Soleh, meskipun pihak perusahaan tengah memproses penonaktifan kepesertaan BP Jamsostek para pekerja, namun para pekerja tetap punya hak mendapat subsidi gaji. Sebab, kepesertaan mereka masih aktif sampai dengan 30 Juni 2020.

“Kami minta pihak BPJS Ketenagakerjaan memfasilitasi dan mengaktifkan kembali kepesertaan 2600 tenaga kerja yang sedang dalam proses non aktifkan,” katanya usai mediasi dengan BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dari 2600 pekerja BP Jamsostek dalam proses dinonaktifkan oleh PT BIK tersebut, lanjutnya, terhitung dari bulan Juli sebanyak 1630 naker dan bulan Agustus sejumlah 1020 pekerja.

“BPJS harus melihat secara faktual dan syarat-syarat yang harus diberikan ke karyawan PT. Bintang Inti Karya, bagaimana agar diaktifkan kembali,” jelasnya.

Dia menambahkan, para buruh juga sudah menyadari kondisi covid 19 yang memaksa perusahaan untuk menghentikan produksi. Namun mereka meminta agar nafas karyawan yang dirumahkan atau diliburkan harus masih tetap dipertanggung jawabkan.

Baca Juga: Komisi 1 DPRD Trenggalek Gelar Rapat Penyesuaian SOTK bersama OPD

“Kemarin BPJS sudah datang ke perusahaan menyampaikan bantuan subsidi dari pemerintah ini, agar perusahaan mendaftarkan pekerja untuk mendapatkan bantuan. Tapi perusahaan tidak merespon dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, mereka juga meminta agar BPJS mempertimbangkan aplikasi SIPP yang dinilai lemah. Bahkan mereka memohon sampai dengan tingkat I dan Pusat untuk memperbaiki aplikasi tersebut, “Hubungan kerja masih belum terputus oleh perusahaan, pekerja juga tidak mengundurkan diri tapi kok bisa dinonaktifkan secara gampang, itu yang kita sayangkan,” tuturnya.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madiun Tito Hartono, berharap pihak perusahaan PT. BIK memfasilitasi agar para para pekerja mendapatkan subsidi gaji Rp600 ribu per bulan.

Baca Juga: Komplotan Pengedar Narkoba di Kabupaten Madiun Digulung

Baca Juga: Kasus Bayi Tertukar Dilaporkan ke DPRD Nganjuk

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 bahwa bantuan subsidi upah ini adalah posisi aktif kepesertaan BP Jamsostek  sampai dengan Juni 2020.

“Rekan-rekan (pekerja) ini masih aktif pada 30 Juni 2020, sehingga mereka menyampaikan aspirasi kaitannya bantuan subsidi upah dan tetap ingin diaktifkan dalam kepesertaan (BP Jamsostek,red),” katanya.

Reporter: Juremi

Editor: Della Cahaya