Wali Kota Surabaya Bakal Bangun Pengelolaan Limbah B3

Surabaya, koranmemo.com – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bakal melanjutkan rencananya untuk membangun pusat pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Kota Surabaya.

Bahkan, Tri Rismaharini bakal membentuk tim khusus dari berbagai instansi dan lembaga untuk merumuskan langkah-langkahnya. Tim khusus tersebut dikumpulkan oleh Wali Kota Risma di ruang sidang Wali Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya menjelaskan latar belakang pentingnya pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 itu. mengaku, sudah banyak rumah sakit yang mengeluh tentang pengelolaan limbah B3. Saat ini, Risma langsung meminta kepada para stafnya untuk mendalami pengelolaan limbah B3 dan pengelolaannya seandainya dibangun di Surabaya.

“Setelah kita dalami hasil evaluasi pembelajaran, ternyata kita punya sister city dengan Kitakyushu, Jepang. Kota Kitakyushu memang yang paling berpengalaman dalam mengelola limbah B3,” katanya, Rabu (15/5/2019).

Dijelaskan Kota Kitakyusu ini sudah banyak membantu Pemkot Surabaya, termasuk dalam pembangunan TPA Benowo yang saat ini sudah menghasilkan tenaga listrik mencapai 2 mega watt dan tahun ini akan jadi 11 mega watt. Risma juga mengaku, sudah bertemu Wali Kota Kitakyusu dan bersedia untuk mendampingi Pemkot Surabaya. “Peralatannya pun bisa beli dari Kitakyusu karena lebih murah dibanding lainnya,” terangnya.

Namun begitu lanjutnya, ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan bersama sebelum melakukan pembangunan pengelolaan limbah B3. Pertama, terkait masalah hukum tentang pengadaan alatnya karena barangnya akan import dari luar negeri. Dalam masalah ini Risma mengaku, sudah berkoordinasi dengan Menkumham dan ternyata tidak masalah asalkan yang mengusulkan BUMD.

Sedangkan, masalah kedua adalah pengelolaannya. Dalam hal ini, Risma mengaku bisa saja BUMD memakai PDAM Surya Sembada untuk mengelolanya, namun hal demikian harus merubah Perda dan waktunya sangat lama. “Nah, masalah ketiga apakah bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah beberapa masalah yang harus kita hadapi bersama-sama,” sebut Tri Rismaharini.

Oleh karena itu, Wali Kota Surabaya Risma sengaja mengundang dan mengumpulkan berbagai lembaga dan instansi untuk meminta tolong menyamakan persepsi, termasuk dari segi hukumnya demi pembangunan pengelolaan limba B3 ini.

“Terus terang kami tidak mampu kalau sendirian menyelesaikan maslah ini. Tapi kalau dibiarkan, akan menyebabkan masalah besar dikemudian hari, apalagi kita punya 59 rumah sakit dan 4.970 praktik dokter. Jadi, saya rasa ini sangat perlu, saya mohon kami dibantu,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Ery Cahyadi menuturkan tim khusus ini nantinya akan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya. Tim ini terdiri dari perguruan tinggi, kejaksaan, kepolisian, kementerian dan beberapa dinas.

“Dan nama-nama dari berbagai lembaga atau instansi itu sudah ada dan akan tertuang dalam SK Wali Kota. Tujuan tim ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi dalam undang-undang,” kata Ery Cahyadi.

Dia mencontohkan, ada undang-undang yang menyebutkan bahwa pengelolaan limbah B3 ini ada di pemerintah pusat. Namun, dalam undang-undang lingkungan hidup, disebutkan bahwa siapapun lembaga atau badan yang mengakibatkan adanya sampah, maka wajib untuk bertanggungjawab mengelolanya, jadi dalam hal ini Pemkot Surabaya wajib mengelolanya. “Makanya perlu dikumpulkan semuanya supaya persepsinya terhadap undang-undang sama semuanya,” imbuh Ery.

Reporter M Fauzi

Follow Untuk Berita Up to Date