Wali Kota Madiun Desak Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

Madiun, koranmemo.com – Sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi mendesak adanya evaluasi kebijakan PPDB 2018 ini baik dari Kemdikbud maupun cabang dinas pendidikan (Cabdindik) Madiun.

“Kami berharap, evaluasi yang dilakukan Cabdindik dapat memberikan solusi yang terbaik bagi calon siswa-siswi SMA/SMK. Kami bicarakan lagi Kamis,” kata Wali Kota Madiun Maidi usai menggelar pertemuan dengan Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Madiun-Ngawi Supardi di Balai Kota Madiun, Rabu (19/6).
Dalam masalah ini UPT Kepala Cabdindik Madiun-Ngawi, Supardi enggan memberikan keterangan.

Sementara itu,  Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Indah Andayanti meminta siswa yang memiliki nilai ujian nasional (NUN) dengan prestasi akademis agar tidak perlu khawatir.

Pasalnya, siswa dengan jalur tersebut masih memiliki kuota 20 persen di setiap sekolah.

“Kalau nilainya tinggi, tapi rumahnya jauh, masih bisa masuk dengan seleksi NUN. Kuotanya 20 persen di setiap sekolah. Kalau dari perhitungan zonasi jarak tidak masuk, baru menggunakan seleksi NUN,” terangnya.
Sebesar 20 persen kuota prestasi akademis itu, masuk dalam jalur zonasi yang ditetapkan sebesar 90 persen.

Dimana 50 persen merupakan jalur zonasi, dan 20 persen kuota keluarga tidak mampu, maupun anak panti asuhan dan keluarga buruh.

Kemudian untuk jalur prestasi ditetapkan sebesar 5 persen. Dengan rincian 3 persen prestasi lomba akademik dan non akademik, serta 2 persen prestasi NUN. Untuk kuota jalur perpindahan orang tua, ditetapkan sebesar 5 persen dari pagu sekolah.

Diberitakan sebelumnya, sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah dinilai merampas hak siswa. Akibatnya, sebagian besar wali murid memprotes kebijakan tersebut. Mereka menganggap, sistem zonasi membuat anak-anak kehilangan hak untuk memilih sekolah sesuai dengan kompetensinya.

Bahkan, puluhan wali murid ini juga sempat mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jatim wilayah Madiun di jalan Pahlawan Kota Madiun. Pun, juga ngeluruk Kantor Walikota dan DPRD setempat.

Reporter M. Adi Saputra/Juremi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date