Tolak Relokasi, Belasan Rumah Warga Bendo Dihancurkan

Ponorogo,koranmemo.com – Pemkab Ponorogo betul-betul membuktikan ancamanya untuk meratakan belasan rumah warga di kawasan Waduk Bendo Kecamatan Sawoo yang menolak relokasi (pemimdahan). Terbukti 16 rumah warga di RT 1 RW 2 Dukuh Bendo, Desa Ngindeng kini menjadi puing-puing berserakan pada Kamis (1/3) pagi.

Proses penggusuran paksa yang dilakukan Satpol-PP dan rekanan proyek Waduk Bendo sekitar pukul 09.00 berjalan tertutup, dengan pengamanan ketat petugas. Bahkan sejumlah wartawan dilarang keras meliput jalannya eksekusi.

Para wartawan tertahan di portal pintu masuk proyek waduk, atau sekitar 800 meter dari rumah warga yang ada di dasar waduk. “Kami dilarang oleh petugas keamanan,” ungkap salah satu wartawan, Latiful.

Salah satu warga yang rumahnya diratakan, Alfindo Pratama, mengaku kecewa dengan sikap petugas yang dinilainya arogan. Ia menuding petugas tidak adil dalam menindak. Pasalnya rumah milik 73 KK yang telah menandatangani persetujuan relokasi tidak ikut dieksekusi. Sedangkan 16 rumah warga yang menolak justru dihancurkan terlebih dahulu.

Padahal, sebelumnya warga diberi tenggat waktu untuk mengosongkan rumah hingga 4 bulan kedepan.” Ini tidak adil. Ini baru dua bulan tapi sudah dieksekusi. Rumah kami sudah diratakan dengan alat berat,” ujarnya.

Alfin mengaku, sikap tegas warga untuk menolak menghuni rumah Tipe 49 yang ditawarkan Pemkab, lantaran hingga kini tidak ada kejelasan kapan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Pemkab.

Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan tidak adanya ganti rugi lahan perkebunan warga dan aset tanaman.

” Kami menolak karena sertifikat tidak jelas, tidak ada ganti rugi atas perkebunan kami. Mau nempati rumah yang diberikan, takut kejadian seperti ini lagi. Sekarang kami tidak tahu mau kemana, rumah kami sudah hancur,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Satpol-PP dan PMK Kabupaten Ponorogo, Slamet Lilik Raharjo, membenarkan eksekusi yang dilakukannya. Pemerintah terpaksa melakukan lantaran sikap warga  menghambat progres pembangunan Waduk Bendo.

Terkait belum munculnya sertifikat akibat hingga kini proses penerbitan SHM atas rumah tipe 49 dan lahan 200 meter persegi di kawasan rumah pengganti dikerjakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo.

” Sudah kami eksekusi semua. Semula ada 17 rumah namun terkahir cuman 16 rumah yang tetap menolak dan akhirnya kami eksekusi. Sikap tegas ini sudah berdasarkan pertimbangan hukum dan musyawarah dari berbagai pihak. Terkait SHM, saat ini masih berproses. Tunggu saja nanti pasti jadi,” akunya.

Hingga berita ini diturunkan, kondisi kawasan Waduk Bendo masih mencekam. Sejumlah petugas kemanan masih berjaga dan areal mega proyek senilai Rp 677 miliar kini masih steril dari warga.

Reporter: Zainul Rochman

Editor: Gimo Hadiwibowo