THR ASN di Trenggalek Terancam Molor

Trenggalek, koranmemo.com – Pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek terancam molor. Potensi molornya pemberian THR atau gaji ke-14 itu ditengarai belum rampungnya pembahasan teknis peraturan daerah (perda) sebagai turunan dari peraturan pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2019 yang baru saja disahkan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan ketentuan PP nomor 36 tahun 2019 tentang pemberian tunjangan hari raya kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, pada pasal 10 ayat 2 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diatur dengan perda.

“Sekarang harus ada perda yang mengatur di tingkat pemerintah daerah. Sementara untuk di pusat dengan peraturan menteri keuangan (PMK). Padahal perda soal itu setahu saya masih akan dibuat,” kata Hartoko, Sekretaris Dinas (Sekdin) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Trenggalek, Jumat (10/5).

Kekhawatiran molornya pencairan THR itu bukan tanpa alasan. Sebab biasanya untuk pembahasan sebuah perda membutuhkan waktu berbulan-bulan. Padahal berdasarkan ketentuan, THR harus sudah diberikan paling lambat 10 hari sebelum hari raya. Oleh sebab itu, Pemda melalui Bagian Hukum telah berkoordinasi dengan kalangan legislatif untuk segera membahas perda yang mengatur pemberian THR yang bersumber APBD.

“Kalau dulu cukup edaran dari PMK langsung bisa digunakan sebagai dasar pencairan THR. Kalau sekarang yang bersumber APBD diatur dalam perda, sementara kita perda masih berproses. Mungkin bagian hukum Pemkab sudah berkomunikasi dengan dewan. Ini juga untuk PP nomor 35 tahun 2019, di pasal 10 ayat dua ketentuannya sama,” katanya.

Ia tak menampik kemungkinan pencairan THR dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri jika pembahasan Perda itu belum rampung hingga kelewat Ramadan. Namun ia berharap THR ASN itu segera bisa dicairkan untuk keperluan lebaran.

Sementara disinggung soal THR bagi tenaga honorer di lingkup Pemkab Trenggalek, ia belum bisa berkomentar banyak. Karena tidak ada larangan ataupun aturan yang mewajibkan pemberian THR kepada tenaga honorer.

“Kami juga belum menganggarkan untuk itu, karena ketentuannya tidak ada. Mungkin nanti kebijakan masing-masing OPD tempat bekerja tenaga honorer itu sendiri yang memberi. Atau mungkin nanti ada edaran dari Pak Bupati atau bagaimana kami masih menunggu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bakeuda Pemkab Trenggalek mengalokasikan anggaran sebesar Rp 113 miliar untuk pencairan gaji ke-13 dan ke-14 kepada 8.100 ASN di seluruh lingkup Pemkab Trenggalek. Pemberian nominal kepada 8.100 ASN itu menyesuaikan golongan. Untuk THR didasarkan pada rekapitulasi perolehan gaji April dan untuk gaji ke-13 merupakan rekapitulasi gaji pada bulan Juni.

Dihubungi terpisah, Samsul Anam Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mengaku akan segera membahas perda tersebut dalam waktu dekat. Pembahasan bersama kalangan eksekutif ini menyikapi pembentukan sebuah regulasi daerah untuk memenuhi tuntutan dari PP yang baru saja disahkan.

“Memang belum dibahas, karena PP memang baru disahkan. Kami masih kunjungan kerja (kunker,red) di luar kota. Senin (13/5) akan segera kami bahas bersama eksekutif. Karena ini menyangkut kajad orang banyak, bukan hanya kelembagaan saja,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Jumat (10/5).

Reporter Angga Prasetya

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date