Terkendala Anggaran, Hampir Pasti di Jombang Tidak Ada Rekruitmen Tenaga PPPK 2019

Jombangkoranmemo.com – Pemerintah pusat menawarkan solusi bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan memiliki usia tidak memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk mengikuti pendaftaran sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K).

Hanya saja di Kabupaten Jombang, rekruitmen P3K hampir pasti tidak bisa dilaksanakan karena terkendala kesiapan anggaran. Sinyal ini diketahui ketika ratusan honorer kategori II (K2) mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Pemerintah Kabupaten Jombang, Senin (11/2).

“Karena APBD Jombang 2019 juga sudah didok. Harapannya ada penambahan DAU,” kata Senen Kepala BKDPP Kabupaten Jombang saat ditemui wartawan di kantornya usai menemui perwakilan honorer K2, Senin (11/2).

Permasalahan utama, menurut Senen, APBD 2019 belum dianggarkan untuk menggaji tenaga P3K. Selain itu, APBD Kabupaten Jombang sendiri telah ditetapkan pada Oktober 2018, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ditetapkan November 2018.

“Saya kalkulasi kebutuhan uang untuk menggaji perlu sekitar Rp 22 miliar per tahun untuk menggaji 474 lowongan yang ada,”  sambungnya.

Kendati demikian, Senen mengaku akan berkoordinasi dengan KemenPANRB guna mengetahui apakah daerah yang belum siap pada tahun 2019, memungkinkan untuk rekruitmen pada tahun 2020.

“Apakah memungkinkan nanti jika telah siap anggaran, bisa melakukan rekruitmen pada tahun 2020. Permasalahan seperti ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Belum mengambil sikap juga,” paparnya.

Disinggung soal skema penggajian tenaga P3K, Senen mengungkapkan, disetarakan dengan PNS, termasuk hak-hal lain namun nantinya tidak mendapatkan hak pensiunan. “Nanti beda gajinya. Melihat golongannya, dari pendidikannya yang bersangkutan. Yang jelas disetarakan dengan PNS,” tandasnya.

Sementara, Koordinator Honorer K2 Ipung Kurniawan, mengaku kedatangannya ke kantor BKDPP untuk menanyakan kesiapan daerah terkait rekruitmen tenaga P3K. “Hanya saja jawaban daerah (Kepala BKDPP, red) tahun 2019 tidak mengajukan karena APBD 2019 sudah di-dok dan telah berjalan. Selain itu anggaran cukup besar,” kata Ipung kepada wartawan.

Ipung pun menyayangkan pernyataan Kepala BKDPP lantaran menggambarkan penggajian tenaga P3K seolah-olah nantinya membebani keuangan daerah. “Padahal anggaran untuk program seragam gratis APBD sekitar Rp 35 miliar saja bisa, untuk menggaji  tenaga P3K tidak mampu. Padahal juga bisa menggunakan DAU (Dana Alokasi Umum). Meskinya bisa juga menggunakan DAU,” ujarnya.

Ipung pun mengancam akan mendatangi kantor BKDPP dengan jumlah massa lebih besar jika tidak ada jalan keluar. “Kita batasi sampai tanggal 16 Februari ini. Kalau mentok, nanti kami akan mengajak massa lebih besar lagi,” pungkasnya.

Reporter Agung Pamungkas

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date