Terkait Cakades Mantan Terpidana, Ini Pesan Pemdes

Lamongan, koranmemo.com – Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Lamongan rupanya tak ambil pusing terkait ketentuan bagi calon kepala desa (Cakades) yang pernah dijatuhi pidana boleh melakukan pendaftaran untuk ikut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau tidak, yang dalam beberapa bulan kedepan bakal digelar.

Sebab, hal itu merupakan kewenangan dari pihak panitia yang ada di desa. “Secara administrasi, panitia lah yang mempunyai kewenangan untuk hal itu, yakni cakades yang pernah tersangkut pidana bisa diloloskan atau tidak,” jelas Kabag Pemdes, Abdul Khowi.

Menurutnya, dalam Permendagri no 65 tahun 2017 jo Permendagri no 112 tahun 2014 tepatnya pada pasal 21 huruf (i) terdapat beberapa kalimat. Tepatnya pada kata-kata, boleh mendaftar asalkan setelah 5 tahun berikutnya usai menjalani pidana, kemudian ditambah dengan mengumumkan dengan jujur ke publik bahwa pernah tersangkut pidana.

Dalam hal ini, tambah Khowi, panitia pemilihan kepala desa mempunyai kewenangan penuh dalam hal meloloskan secara administrasi para calon kepala desa (Cakades) yang pernah tersangkut pidana untuk ikut mendaftar di Pilkades kali ini. “Yang punya gawe kan panitia. Jadi, kalau ada apa-apa ya panitia,” katanya.

Secara administrasi, semua calon kepala desa (Cakades) harus melengkapi persyaratan yakni kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), lalu surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Sedangkan dalam mengevaluasi persyaratan secara administrasi calon kepala desa (Cakades) mantan terpidana, menjadi kewenangan penuh panitia Pilkades. “Jika ada cakades yang pernah menjalani pidana tidak sesuai secara administrasi namun terpilih, maka pelantikannya kan tidak sah,” ujar Khowi.

Sementara itu, pihaknya juga sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Lamongan terkait hal itu dan Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan, dalam tupoksi PN Lamongan hanya memberikan surat keterangan sesuai catatan putusan pengadilan. “Hanya melakukan pelayanan yakni membuatkan surat keterangan,” jelasnya.

Terpisah, Pengadilan Negeri Lamongan melalui Humas, Ery Acoka Bharata menyebut, dari total 1650 pemohon surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya terdapat 6 pemohon yang tercatat pernah menjadi terpidana. Sayang, identitas dari keenam pemohon tersebut tidak disebutkan.

“Ada enam cakades pernah dipidana. Di dalam suketnya ada keterangan dari pemohon bahwa pernah dipidana. Dasarnya atas putusan nomor sekian. Maaf untuk identitas tidak dapat kami sebutkan. Untuk kewenangan persyaratan dalam hal pendaftaran adalah panitia pemilihan,” jelas Ery.

Reporter Fariz Fahyu
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date