Tanah Uruk Proyek RSUD Srengat Diduga Bermasalah

Blitar, koranmemo.com – Pembanguan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat yang berlokasi di Jalan Raya Dandong Srengat di lahan aset Pemkab Blitar, menuai banyak kritikan keras dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari Lembaga Pemantau Independen (LPI) di Blitar.

Dinilai, pembangunan RSUD Srengat yang dikerjakan PT. Karya Bisa dengan anggaran sekitar Rp 145 miliar tersebut, tidak memperhatikan spesifikasi teknisnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Sementara (RKS).

Ketua Lembaga Pemantau Independen (LPI), Usman mengatakan, bahwa untuk urukan tidak sesuai dengan spesifikasi. Dimana material urukan tersebut tidak memenuhi unsur seperti tanah liat, pasir maupun material batu. “Kami melihat tanah urukan yang dipergunakan jauh dari yang ditentukan dalam kontrak kerja,” kata Usman, Senin (24/09).

Lebih lanjut dijelaskan, bahkan urukan yang dipakai pihak rekanan (kontraktor) tidak sesuai dengan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dimana lokasi pengambilan material urukan  dari lokasi penambangan pasir warga yang tidak mengantongi Izin Usah Pertambangan (IUP).

Lokasi pengambilan tanah uruk untuk pembangunan RSUD Srengat, di penambangan pasir di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang tidak berijin.

“Seharusnya pihak rekanan mengambil material urugan dari pertambangan galian C yang berizin. Bukan dari tambang liar seperti ini yang gak ada uji Lab nya,” tandas Usman.

Diaku,  pihaknya sudah pernah memberhentikan pekerjaan pengurugan di lokasi pembangunan RSUD Srengat tersebut, karena dinilai menyalahi aturan. Karena terdapat kesalahan, pihaknya menyarankan agar rekanan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Sebelumnya pekerjakan pengurukan ini sempat berhanti. Tapi sekarang berjalan lagi kami tidak tahu kenapa. Padahal material urukan yang digunakan masih tetap sama seperti sebelum diberhentikan,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan, seharusnya pihak rekanan menolak material yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu dari pertambangan galian C yang berizin dan harus dilab-kan dahulu.

“Jadi jangan asal terima material tanpa memperhatikan kualitas barang. Dan sebelumnya harus ada contohnya dulu yang sudah dilab-kan, dan disertai izin usaha pertambangannya,” tegasnya.

Sementara Manajer pelaksana proyek  PT. Karya Bisa, Surya Wisena menanggapi tudingan tersebut mengatakan, urukan yang dipakai dalam pelaksanaan proyek tersebut sudah sesuai standart.

“Tidak benar itu. Terkait urukan kualitasnya sudah sesuai dengan RKS. Sedangkan mengenai izin prinsip dari pemasok material, sebenarnya ada. Namun saya masih belum pernah membaca izin tersebut,” ujar Surya Wisena.

Reporter: Arief juli prabowo

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date