Sosialisasi Pemahaman Gratifikasi Bersama KPK 

Lamongankoranmemo.com – Upaya melakukan pencegahan korupsi terus digembor-gemborkan Bupati Fadeli. Bahkan, meski Inspektorat sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kabupaten Lamongan menerima 15 laporan gratifikasi selama tahun 2018 dan pada 2017 sebanyak 16 gratifikasi dilaporkan ke Inspektorat, pihaknya berharap kedepan ada semakin banyak gratifikasi yang dilaporkan.

Menurut dia, hal itu sebagai wujud kepatuhan Lamongan pada undang-undang. Pernyataan tersebut disampaikan saat menggelar  Sosialisasi Pelaporan Gratifikasi di Pendopo Lokatantra, Selasa (12/2).“Sosialisasi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ini sebagai wujud upaya agar pejabat di Lamongan semakin paham dengan gratifikasi,” kata Fadeli.

Sehingga, tambahnya, Kabupaten Lamongan menjadi pemerintah daerah dengan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) nomor satu di Indonesia.

Kembali disebutkan Fadeli bahwa gratifikasi di Kabupaten Lamongan telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bermartabat, berwibawa dan bebas korupsi,” jelas Fadeli.

Sementara Grup Head Program Pengendalian Gratifikasi KPK Yuli Kamalia mewanti-wanti agar pejabat tidak menerima pemberian yang terkait dengan jabatannya. Jika terlanjur menerima, agar segera dilaporkan ke KPK atau melalui UPG di Inspektorat.

Disebutkan, setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya adalah suap. “Ini tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasinya kepada KPK,” katanya.

Jika ini tidak dilakukan, denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar serta pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun sudah menanti.

Pelaporan gratifikasi menurutnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yakni dengan datang langsung ke kantor KPK, melalui pos atau email KPK, melalui aplikasi gratifikasi online yang bisa diunduh melalui android dan ios atau mengisi formulir merah yang sudah disediakan di Inspektorat setempat selaku UPG di Kabupaten Lamongan.

Dijelaskan bahwa gratifikasi adalah akar dari korupsi. Sehingga gratifikasi harus ditolak. “Kalaupun diterima harus segera dilaporkan pada KPK,” katanya memberi penegasan.

Reporter Fariz Fahyu

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date