Sosialisasi BKK Desa, Bupati: Harus Dijelaskan Ketentuan yang Dilakukan Desa

Lumajang, koranmemo.com – Pengelolaan bantuan keuangan khusus untuk desa, hendaknya dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan oleh desa, sehingga kepala desa tidak terjerat hukum.

Hal itu, disampaikan bupati saat membuka  Sosialisasi Proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa TA 2018 dan Evaluasi hasil kegiatan program BKK TA 2017 di aula BKD Lumajang, Selasa (13/02/2018).

Bupati menjelaskan,  sosialisasi ini nantinya diharapkan bisa menyelamatkan pelaksana kepemerintahan, anggaran, dan pemdes. Bupati tidak menginginkan kades mengalami kesulitan mengelola BKK Desa. Bupati berharap agar hasilnya bisa bagus, tidak salah sehingga tidak terjadi masalah.

Salah satu perubahan pembangunan yang signifikan merupakan hasil pelaksanaan pemerintah yang telah bersinergi. Bupati menegaskan bahwa Dinas PU yang telah bekerjasama dengan PDAM merupakan pembangunan dimana membuahkan hasil memuaskan. Bupati minta kegiatan ini untuk tetap diikuti hingga selesai.

Di pihak lain, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H. Agus Yudha Wicaksono, S.Sos menyatakan Lumajang sudah melakukan kerja nyata sehingga kesejahteraan desa sudah naik.

Banyak persoalan di desa, ketika kades menyelenggarakan pemerintahan, Ketua DPRD mengarahkan untuk melibatkan seluruh masyarakat dan kucuran dana. Ia meminta agar tidak ada hal yang dibesar-besarkan jika ada kesalahan.

Ketua DPRD mengajak untuk dibimbing bagaimana mengelola kucuran dana dari pusat ataupun kabupaten. Hal itu dikarenakan, Ketua DPRD tidak ingin kualitas pengelolaan BKK tidak baik. Ia menjelaskan, nantinya BKK desa ada dua, bisa dari DPRD Kabupaten Lumajang bisa dari pemerintah daerah.

Narasumber dari sosialisasi tersebut dari perwakilan Kejaksaan Negeri, perwakilan Polres Lumajang dan Inspektorat.

Reporter : Abd. Halim,Sp

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.