Soal Sanksi OTT Puskesmas Pule Trenggalek, APIP Belum Bersikap

Trenggalek, koranmemo.com – Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek belum mengambil sikap perihal sanksi yang diberikan kepada oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup kesehatan, yang terlibat pungutan liar (pungli) dana jasa pelayanan (jaspel) di Puskesmas Pule Kabupaten Trenggalek yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) oleh tim Unit Pemberantasan Korupsi (UPP), pada Rabu (17/10).

Saat ini, pihaknya berdalih masih melakukan kajian dan audit terkait pungli yang ditengarai sudah berlangsung bertahun-tahun. “Masih berlanjut (pemeriksaan,red) belum selesai. Masih berjalan auditnya,” ujar Bambang Agus Setyaji, Kepala Inspektorat Pemkab Trenggalek kepada Koran Memo saat dikonfirmasi, Jumat (11/1).

Bambang menyebut audit dilakukan untuk mengambil langkah perihal sanksi yang akan diterima oknum PNS yang diduga terlibat pungli.

Berdasarkan hasil gelar perkara bersama tim Unit Pemberantasan Korupsi (UPP) Kabupaten Trenggalek pada 13 Desember 2018 lalu, penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Trenggalek memutuskan untuk melimpahkan kasus ini kepada APIP. Penyidik tidak menemukan alat bukti adanya aliran dana hasil akumulasi potongan dana jasa pelayanan kesehatan yang mengalir ke rekening pribadi.

Kondisi ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan lebih dari 60 orang pegawai puskesmas maupun pihak lainnya yang diperkuat beberapa barang bukti lainnya. Polisi tidak menemukan barang bukti adanya dugaan penggelapan dalam jabatan sehingga praktik pungli ini cenderung mengarah pada pelanggaran administrasi.

Kendati demikian, sebulan berlalu APIP belum mengambil sikap terkait pemberian sanksi meskipun telah dibentuk tim khusus untuk menguak kasus tersebut. Bahkan, saat dikonfirmasi lebih lanjut, Bambang memilih menjawab secara normatif. “Gak bisa saya sampaikan, takut mempengaruhi hasil pemeriksaan. Tunggu saja,” kata Bambang.

Bambang menyebut akan terus berkoordinasi dengan Polres Trenggalek dalam melakukan pendalaman praktik pungli yang menjerat beberapa oknum PNS di lingkup kesehatan Pemkab Trenggalek. Bambang tak menampik sanksi sudah menanti mereka yang diduga terlibat pungli.

Sanksi yang diberikan menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.”Kalau itu (sanksi,red) memang terkait ada unsur pertanggungjawabannya ke negara, maka mesti diberikan sanksi sesuai PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Jenis humdis sebagaimana diatur dalam PP tersebut kategorinya berat, sedang, dan ringan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Unit Tipikor Satreskrim Polres Trenggalek melakukan OTT pada Rabu (17/10) sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam OTT itu, petugas menyita sejumlah alat bukti diantaranya adalah 48 buah amplop berisi uang tunai Rp 28.719.000 dan buku besar berisi catatan pengelolaan iuran jasa pelayanan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, diketahui bahwa pengumpulan iuran jasa pelayanan yang dilakukan oleh oknum PNS yang tergabung dalam tim teknis sudah berlangsung sejak 2018 silam. Tercatat hasil pengumpulan pada iuran triwulan 1 sebesar Rp 72,4 juta dan triwulan II sebanyak Rp 41,3 juta. Sementara dalam triwulan III, petugas menyita dugaan uang pungli sebesar Rp 28,7 juta.

Reporter Angga Prasetya

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date