Soal Pembangunan PG, LSM GPI Komitmen Pada Jalur Pergerakan

Blitar, koranmemo.com– LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menanggapi pihak kepolisian yang akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun dalam konflik pembangunan pabrik gula (PG) Rejoso dinilai sangat bagus. Namun ditegaskan, menyampaikan pendapat di muka umum,baik lesan maupun tertulis sebagai implentasi penyampaian aspirasi adalah bagian dari bentuk kehidupan berdemokrasi, dan ini dijamin oleh undang undang.

“Kalau ada pihak yang menilai pergerakan kami negatif, itu berarti informasi yang didapat masih sepotong dan belum bisa memahami secara menyeluruh terhadap keberadaan gerakan kami selama ini,” jelas Ketua LSM GPI Joko Prasetyo, Senin (24/7).

Menurutnya bentuk-bentuk gerakan yang selama ini sudah dilakukan membawa hasil nyata pada pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Blitar dan masyarakat pada umumnya. “Dalam hal program pemerintah pemberantasan tindak pidana korupsi, kami sudah berkali- kali mampu mengungkap dan berakhir di putusan pengadilan. Kemudian ketika Pemkab Blitar tidak mampu menghadapi masalah sengketa gunung kelud, kami ambil bagian terdepan dalam menuntut dicabutnya SK Gubernur Jawa Timur dan sukses, dan banyak hal lain yang positif yang kami lakukan untuk pemkab Blitar dan masyarakat Blitar,” tegasnya.

Selain itu peran serta masyarakat dalam hal ikut andil dalam kebijakan pembangunan juga dijamin keberadaannya oleh undang undang, dalam bentuk ikut mengawasi jalannya kebijakan pemerintah.

Pihaknya menanggapi terkait rencana pendirian pabrik gula di Desa Rejoso Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, memang berbeda pendapat, yang mana perbedaan pendapat LSM GPI ini memiliki landasan yang jelas, bahwa wilayah Kabupaten Blitar tidak layak didirikan sebuah pabrik gula yg bahan dasarnya  dari tanaman tebu.

“Kita ketahui jika di Blitar tidak memiliki kawasan perkebunan yang khusus menanam tebu, dan petani tebu yang memiliki lahan sendiri pun sudah menjadi petani plasma pada pabrik-pabrik gula yang ada di wilayah Kediri, Tulungagung dan Malang,” jelasnya.

Ditegaskan, dengan adanya tanaman tebu di lahan kawasan hutan, juga patut disikapi, sebab hutan merupakan paru-paru dunia yang harus tetap dijaga dan lestarikan, jangan sampai dengan adanya pabrik gula di Blitar membuat semakin merusak kawasan hutan, dan merugikan negara dari sisi pajak nya.

“Kita ketahui juga fungsi kawasan perkebunan yang sudah berubah dari tanaman keras yang bernilai ekspor, kini menjadi lahan tanaman tebu,padahal kawasan yang sudah terbentuk dijaman pemerintahan kolonial, apabila positif harus tetap dipertahankan dan dijaga kelestariannya,” ungkapnya.

Selain itu LSM GPI juga menegaskan, visi dan misi pergerakan yang dilakukan ini memiliki jangkauan kedepan yang luas untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikannya.

“Memang, pada awalnya gerakan kami banyak ditentang oleh berbagai pihak, namun kami harus sabar untuk memberikan pemahaman dengan melalui berbagai aksi. Kami tidak merasa terganggu motivasi kami dengan adanya pihak yang beda pendapat terkait rencana pendirian pabrik gula di Rejoso Binangun, prinsip kami tetap tegas, jaga alam dan lestarikan kawasan hutan dan perkebunan, ” imbuhnya.

Reporter: Arief Juli Prabowo
Editor: Achmad Saichu
Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.