SK Definitif Bupati Malang Belum Turun, Ada Apa?

Malang, koranmemo.com – Pemerintah Kabupaten Malang, sampai saat ini masih belum bisa optimal menjalankan roda pemerintahan.Pasalnya Surat Keputusan (SK) terkait Bupati Malang defenitif sampai saat ini masih belum ada kepastian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pemerintah Kabupaten Malang masih diisi oleh Plt Bupati yakni Sanusi, bahkan rumor yang beredar hal ini diduga disebabkan permainan politik terlebih menjelang Pilkada 2020 nanti.

Padahal diketahui jika penetapan Sanusi sebagai Plt Bupati Malang, sudah memasuki batas ikrahnya yakni setelah petikan putusan perkara Nomor 37/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby, yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2019 terhadap Bupati Malang Rendra Kresna. Dimana, setelah adanya keputusan tetap pengadilan, 14 hari setelahnya dilakukan penetapan dan pelantikan dari Plt Bupati Malang menjadi bupati definitif. Namun kenyataanya sampai saat ini Kabupaten Malang belum memiliki Bupati Definitif.

Tentu saja hal ini membuat berbagai pertanyaan dimana praduga pun mengerucut pada adanya kepentingan politik yang melatarbelakangi SK Bupati Definitif tidak kunjung turun.

Salah satunya yakni menurut analisa dari pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) Dr Sulardi, ada dugaan unsur politik yang membuat penetapan Bupati Malang definitif belum dilakukan Mendagri.

“Bisa saja ada unsur politik, misalnya sengaja mengulur-ulur waktu. Dengan tujuan agar tidak ada jabatan wakil bupati. Sehingga hal ini menguntungkan bupati dalam menghadapi pencalonan pilbup mendatang. Yaitu menjadi pemain tunggal,” terangnya, Rabu (14/08).

Menurutnya jika belum adanya Bupati Malang definitif maka yang jelas, efek dari semakin lamanya penetapan bupati definitif memang akan mengganggu berjalannya roda pemerintahan.

“Masih banyak pekerjaan rumah Pemkab Malang yang harus diselesaikan dengan waktu yang semakin pendek dari jabatan bupati. Apalagi kita sama-sama tahu bagaimana wilayah di Kabupaten Malang ini. Tentu butuh energi yang lebih untuk menuntaskan pekerjaan itu,” imbuhnya.

Jika kita ketahui batasan SK Bupati definitif hanya sampai September 2019. Apabila sampai terjadi seperti itu, maka harapan adanya wakil bupati sebagai tandem Sanusi sampai akhir jabatan di Februari 2020 datang, tidak bisa dilakukan.

Reporter Arief juli prabowo

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date