Sistem Pengamanan KTP-el Jebol? Ini Penjelasan Kapuspen Kemendagri

Jakarta, koranmemo.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar menjelaskan duduk persoalan kasus jual beli Blanko KTP-el, yang diduga hasil dari pencurian yang diduga kuat dilakukan oleh seseorang berinisial “NI” dari hasil identifikasi awal.

Diduga yamg bersangkutan kerabat mantan pejabat dinas Dukcapil. Dan saat ini kasus jua beli blangko KTP tsb sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. “Setelah dilakukan pelacakan dan investigasi ditemukan bahwa diduga seseorang berinisial “NI” yang mencuri Blanko KTP-el, sekitar bulan Maret 2018 karena pada tanggal 13 Maret 2018 blanko KTP-el diserahkan ke daerah dan blangko tersebut dicoba dijual sekarang,” bebernya.

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa pertama, KTP tidak bisa dicetak sembarang tempat karena harus menggunakan mesin cetak yang sudah diprogram secara khusus, dan mesin tersebut produksinya secara khusus dan terbatas.

Kedua,  lanjutnya, untuk mencetak KTP diperlukan input data tertentu hasil perekaman  tentang data diri, sidik jari dan lain lain. “Hanya jajaran dukcapil yamg punya akses database kependudukan untuk dapat mengisi menginput data tersebut ke dalam chip blangko KTP,” tambahnya.

Ketiga, menurut Kapuspen Kemendagri adalah akses data based kependudukan menggunakan network. Jaringam yamg bersifat privat terbatas bukan jaringan umum.

Keempat, ditegaska, masyarakat yang tertipu beli blangko agar melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat atau pemda karena UU 24 th 2013 jelas mengatur bahwa urus KTP gratis atau tidak dipungut biaya. “Dan tidak benar informasi yang menyatakan bahwa sistem pengamanan KTPel Jebol. Sistem KTP el memiliki system security yang sangat kuat dan berlapis.

Jadi ini jelas murni tindak pidana pencurian blangko KTP yang coba dijual. Jadi tidak benar adanya pemberitaan yang mengatakan sistem pengamanan KTP-el jebol,” tegaskan Kamis (6/12/2018).

Ia juga menjelaskan bahwa setiap blangko KTP-el memiliki User ID atau nomor identitas Chip yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko KTP-el dan yang siapa yang mencetaknya.” jelasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Sesditjennya I Gede Suratha melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dengan laporan jual beli dokumen kependudukan Nomor: 180/22887/Dukcapil.Ses, pada hari Selasa 4 Desember 2018 yang lalu.

“Kami imbau agar tidak mempercayai informasi yang beredar di berbagai media sosial mengenai kasus jual beli dan penerbitan dokumen kependudukan illegal  yang dapat berpotensi meresahkan masyarakat bahkan memunculkan persoalan lainnya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dan peringatan kepada semua pihak bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96A UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah ditegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date