Silpa Meningkat Jadi Evaluasi Legislatif

Trenggalek, koranmemo.com – Meningkatnya jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) hasil pembahasan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2018 menjadi perhatian legislatif. Mereka menilai ketidakcermatan dalam perencanaan kegiatan menjadi pemicu naiknya silpa ketimbang tahun sebelumnya. Silpa tahun 2018 menembus Rp 240 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto menyebut, naiknya silpa sebesar Rp 70 miliar menjadi catatan bagi legislatif. Sebab hampir semua silpa di organisasi perangkat kerja (OPD) mitra kerja Komisi II meningkat. Sebelumnya silpa di tahun 2017 adalah Rp 170 miliar. “Ini bentuk kekurangjelian masing-masing OPD dalam melakukan perencanaan,” ujarnya usai memimpin rapat di aula kantor DPRD Trenggalek, Selasa (9/7).Kecerobohan yang dimaksud, lanjut Mugianto misalnya adalah pengalokasian anggaran untuk pembiayaan kebutuhan pegawai. Meskipun dapat dihitung secara kasat mata, namun wakil rakyat menilai eksekutif justru menggelontorkan anggaran tidak sesuai kebutuhan. “Angka gaji kebutuhan untuk pegawai sudah sangat jelas, baik jumlah disertai pangkat dan golongan. Tapi kenapa mbleset,” kata dia.

Silpa dari belanja tidak langsung untuk pegawai sebesar Rp 99 miliar. Jumlah itu belum termasuk silpa belanja langsung dari masing-masing OPD, jika dikalkulasi naik sebesar Rp 70 miliar dari silpa APBD tahun anggaran 2017. Selain perencanaan yang kurang matang juga dilatarbelakangi banyaknya kegiatan yang dinilai kurang produktif. “Banyak kegiatan yang seharusnya tidak dimasukkan RKA tapi dimasukkan menggunakan anggaran,” ujarnya.

Kalangan legislatif berharap evaluasi ini menjadi catatan dan perhatian bagi eksekutif dalam merencanakan kegiatan. Berkaca dari tahun sebelumnya, silpa itu mayoritas berasal dari permasalahan yang sama. “Apakah ini strategi politik anggaran eksekutif, itu juga kita pertanyakan. Misal untuk tingkat KKD (kemandirian keuangan daerah, red),” kata Mugianto.

Kekhawatiran kalangan legislatif itu bukan tanpa alasan. Sebab kalangan eksekutif, kata Mugianto belum memberikan alasan yang tepat perihal penggunaan belanja tidak langsung untuk keperluan gaji pegawai. “Tadi belum menyampaikan secara jelas khususnya mengenai belanja tidak langsung. Kalau khusus belanja langsung kurang lebihnya ada program yang gagal lelang, efisiensi dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Dikonfirmasi awak media soal evaluasi dewan tentang silpa seusai mengikuti rapat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Trenggalek, Unung Isnaini enggan berkomentar. Dia hanya melambaikan tangan sembari meninggalkan awak media yang sudah menunggunya. “Sudah ya,” sapa dia sembari  meninggalkan awak media. (adv/DPRD Trenggalek)

Reporter Angga Prasetiya

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date