Sidang Lanjutan Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri, Hakim : Rapat Pansus di Solo Hanya Formalitas 

Sidoarjo, koranmemo.com – Sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri. Hari ini Senin (12/2) dengan agenda keterangan dari 7 saksi tim Banggar DPRD Kota Kediri. Sidang kali ini fokus atas keterangan saksi terkait surat dari Wali Kota Kediri pada tahun 2010 perihal persetujuan anggaran jembatan sekitar Rp 71 Milyar secara multiyears.

Hj. Reni Pramana (ketua DPRD kota Kediri pada periode 1999-2014), saat ditanya JPU menyangkal atas adanya tanda tangan dirinya yang ada di dalam surat dari wali kota waktu itu. “Tidak, itu hasil scan. Bukan tanda tangan basah saya,” tegasnya saat di hadapan majelis hakim.

Dan, ditanya terkait dirinya mendapatkan uang (fee) dari adanya pembangunan proyek ini. Dirinya juga menegaskan tidak menerimanya. “Astaghfirullah, Tidak, saya tidak menerima sepeserpun,” ungkapnya tegas.

Apakah pernah mendisposisikan surat tersebut. “Saya juga tidak pernah mendisposisikan,” tambahnya.

Diutarakan, setelah kasus ini ramai dibicarakan, dirinya juga mengagendakan rapat paripurna internal di kantor komisi A. “Rapat ini dihadiri beberapa anggotanya untuk membahas semuanya,” cetusnya.

Sejurus kemudian, Sholahudin, (wakil pimpinan) ditanya JPU terkait dengan isi surat permohonan dari wali kota saat itu apakah dirinya mengetahuinya sebelum menandatangani. “Saya yakin dan tahu isi suratnya. Baru saya komunikasikan ke pak Nurhudin untuk konsepnya dengan cara berkasnya saya antar ke ruangannya,” ucapnya.

Adi Sucipto, yang saat ini masih aktif sebagai komisi C menyebutkan, dirinya mengetahui permasalahan ini setelah adanya permasalahan yang mencuat dari polisi sehingga dihentikan. “Yang saya tangkap adalah adanya masalah, selebihnya saya tidak tahu,” ungkapnya dalam keterangan saksi.

JPU yang diwakili Abdul Rasyid juga menanyakan ke Ardian perihal pembangunan mega proyek pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri.

Pihaknya menyebutkan, pada tahun 2010 muncul surat dari wali kota dan tidak tahu. “Saya tidak tahu adanya surat tersebut,” ujar Ardian ketua fraksi Komisi A itu.

Tidak hanya itu, dirinya juga menyebutkan jika sempat berkonsultasi kepada Pak Sunarto dan Pak Juwito (Golkar). Serta menghadap kepada Sekda. ” Saya menghadap untuk menanyakan surat ini. Apa benar ini tanda tangan pimpinan..?,”

Dikatakan, setelah itu, muncul MOSI ketidakpercayaan. Ada 8 Fraksi di DPRD dan sebagian besar mendukung MOSI ketidakpercayaan terhadap surat tersebut. “Intinya, terkait pembangunan jembatan secara multiyears. Dan, semuanya baru tahu setelah adanya Pansus di Solo,” tambahnya.

Anehnya, ketika majelis Hakim menyinggung apakah perihal adanya rapat Pansus di Solo tersebut hanya sebagai formalitas saja. Sebagian besar saksi menganggukkan kepala dan mengiyakan pertanyaan Hakim ketua tersebut.

“Iya, rapat saat itu hanya formalitas saja,” cetus beberapa saksi sembari menganggukkan kepalanya.

Sementara itu, Budi Nugroho selaku penasihat hukum dari terdakwa yang saat itu menjabat sebagai ketua lelang, Wijanto, menyebutkan,
bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, kliennya menjalankan lelang ini sesuai prosedur. Dan, dana sudah tersedia Rp 1.695 Miliar yang tertuang dalam Perda Kota Kediri no 3 tahun 2010. “Fakta persidangan tadi menguatkan. Dari keterangan ketua DPRD dan tim banggar sudah terbukti,” ujarnya usai persidangan.

Dari keterangan ketujuh saksi tersebut, terdakwa Kasnan dan Sutiman tidak memberikan sanggahan. Sehingga sidang ditutup dan diagendakan sidang lanjutan pada 5 Maret 2018.

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.