Sidang Lanjutan Korupsi Jembatan Brawijaya, JPU Deteksi Uang Yang Diterima Mantan Wali Kota Kediri

Sidoarjo, koranmemo.com – Sidang lanjutan dugaan korupsi mega proyek jembatan Brawijaya kota Kediri mengagendakan pemanggilan 6 orang saksi. Namun, yang hadir hanya 5 orang dari PT SGS, seorang wanita, putri dari terdakwa Kasenan memakai haknya dengan mengundurkan diri dari persidangan di ruang Cakra pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) Surabaya di jalan Juanda, Sidoarjo, Senin, (12/3/2018).

Erwanto (staf PT SGS), saat ditanya JPU, dalam keterangan sebagai saksi atas ketiga terdakwa sering menjawab tidak sesuai dengan BAP kepolisian. “Saya siap jika dikonfrontir kepada 4 orang dalam BAP itu. Karena ada beberapa keterangan yang tidak benar. Karena saya dalam tekanan polisi, mejanya digebrak-gebrak,” ujar Erwanto dalam keterangannya saat ditanya JPU.

Di dalam keterangannya saat di persidangan, Erwanto juga mengaku berperan mengurusi pelaksanaan proses lelang. Dia juga mengaku sebagai pembuat proposal penawaran, menyiapkan, dan juga sebagai Estimator di PT Fajar Parahyangan.

Erwanto, hanya mengetahui pergantian kepala cabang PT SGS saja. “Malang, Mojokerto, Kediri,” tambahnya.

Tim jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri yang diketuai Abdul Rasyid melontarkan beberapa pertanyaan  kepada saksi Erwanto, terkait jumlah peserta lelang jembatan Brawijaya tersebut.

“Peserta lelang saat itu ada 6 perusahaan dan PT Fajar Parahyangan sebagai pemenang lelang,” ucap Erwanto.

Sementara itu Rudi Wahono, (wakil direktur PT SGS) ketika ditanya JPU terkait pemberian fee sebesar 1 persen kepada terdakwa Kasenan dirinya mengakui hal tersebut.

“Kadang saya, kadang pegawai. Dalam bentuk amplop. Sebetulnya beragam pemberian uangnya, dulu 0.5 persen berjalannya waktu menjadi 1 persen,” tandasnya.

Rudi Wahono berperan memberikan uang dan dalam mengurus termin pembayaran dirinya berkomunikasi dengan pihak pemerintah.

H. Moenawar, (Direktur PT Fajar Parahyangan cab. Jatim) ketika menjadi saksi dalam persidangan mengaku menyesal karena namanya dimanfaatkan sebagai kepentingan saat mengikuti lelang tersebut.

“Nama saya dipinjam untuk mengikuti lelang aja. Saya sehari-hari sebagai kepala keamanan di perusahaan PT FP,” ucapnya.

Moenawar berperan dalam penandatanganan kontrak di PT Fajar Parahyangan karena perusahaannya selaku pemenang lelang dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Mirisnya, H Munawar adalah lulusan SMA yang saat itu sebagai kepala keamanan dan diangkat menjadi Direktur PT FP. Dirinya juga mengaku jika diperintah untuk berangkat ke Kediri dan mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti lelang.

“Semua proposal pengajuan lelang yang membuat pak Erwanto, pelaksanaan dilakukan PT SGS. Selain jembatan Brawijaya, ada beberapa proyek PT FP mengalah di proyek lain.

Hal tersebut diperkuat Abdul Rasyid, jika dalam pelaksanaannya di lapangan hanya orang-orang dari PT SGS yang bekerja

Sementara itu bendahara PT SGS, Ratna Widya Astuti, dalam keterangannya di persidangan menyebutkan jika dirinya hanya sebagai kasir di PT SGS. “Saya hanya menjalankan perintah dari accounting,” ucapnya dalam persidangan

Ratna dihadirkan dalam proses kesaksisan karena perannya adalah menulis hasil laporan keuangan di PT SGS. Perusahaan milik Cahyo alias Ahyong ini diduga terdapat aliran dana yang masuk ke Samsul Ashar (mantan wali kota Kediri).

Terkait persoalan tersebut, Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri menanggapi,pihaknya mendeteksi total aliran uang yang diberikan ke Samsul Ashar secara tunai oleh Widianto selama tahun 2008 – 2009 sebanyak Rp 3,4 Miliar.

Dalam sidang sebelumnya, JPU mendeteksi adanya pemberian uang ratusan juta kepada Samsul Ashar oleh Widianto secara bertahap hingga mencapai total Rp 3,4 M. “6 kali pemberian dilakukan oleh Widianto” ujarnya.

Tidak hanya secara tunai, JPU juga melihat adanya aliran dana dengan cara mentransfer melalui rekening Fajar Kurna (sepupu mantan walikota, Samsul Ashar) pada tahun 2011-2012. “Totalnya diperkirakan sekitar Rp 2,7 M. Sehingga total semuanya (cash dan transfer)  mencapai 6 Miliar lebih,” cetus Rasyid usai persidangan.

Saksi berlima dihadirkan dari Mojokerto ini menurut majelis hakim adanya keterlibatan dan turut serta karena mengawal proses hingga pengerjaannya. “Demi sesuap nasi saudara jangan mengggantungkan leher ke orang lain,” tegas hakim anggota.

Dari keterangan saksi-saksi, Kasnan membantah terkait ‘fee’ yang disebutkan Rudi Wahono kepada dirinya. “Saya tidak pernah meminta dan memberikan fee atau uang itu,” bantahnya.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Kasenan menanggapi perkara ini sudah direncanakan dan diperkuat dalam kesaksian dari Ratna sebagai kasir.

“Saat ditunjukkan bukti pembukuan PT SGS terbukti sudah klop dengan bukti transfer ke PT FP dan hal itu diakui oleh saksi Ratna sebagai kasirnya,” terangnya usai persidangan.

Sidang perkara dugaan korupsi yang diketuai majelis hakim,  I Wayan Sosiawan hingga pukul 18.30 WIB ini akan dilanjutkan pada hari Jumat (16/3) mendatang. Dengan agenda pemanggilan salah satu saksi mantan wali kota Kediri, Samsul Ashar.

Perlu diketahui, PT SGS diduga terkait adanya indikasi korupsi pada pembangunan jembatan brawijaya kota Kediri PT SGS. Perusahaan milik Cahyo alias Ayong ini merupakan subkon atau subkontraktor bersama PT Wijaya Karya (WK) dalam pembangunan proyek Jembatan Brawijaya kota Kediri.

Terkait kasus dugaan korupsi mega-proyek Jembatan Brawijaya di era Wali Kota Samsul Ashar tersebut menelan dana puluhan miliar rupiah.

Awalnya, sesuai persetujuan dalam APBD, proyek jembatan tersebut bersifat single-year. Dengan anggaran Rp 1,7 miliar.

Kemudian dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) berganti menjadi multi-years dengan total anggaran Rp 71 miliar. Dalam realisasi kontrak lelang menjadi Rp 66 miliar.

Kasus menyeret tiga orang sebagai terdakwa. Yaitu Kasenan, Wijanto, dan Nur Iman Satryo Widodo. Kasenan adalah kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wijanto adalah Kabid Permukiman DPUPR, dan Widodo adalah pejabat pembuat komitmen (PPK).

Reporter : Yudhi Ardian

Editor : Achmad  Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date