Sidang Korupsi 18 Anggota DPRD Kota Malang, Saksi Sebut Legislatif biasa Minta Setoran

Sidoarjo, koranmemo.com – Sidang kasus dugaan korupsi 18 anggota DPRD Kota Malang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan juanda Sidoarjo, Rabu, (29/08/2018). Dengan agenda keterangan dari 5 orang saksi.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, Jarot Edy Sulistiyo dihadirkan. Cipto Wiyono, Mantan Sekda Kota Malang yang sekarang duduk sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Jatim juga turut dimintai keterangan. Demikian juga M. Anton, mantan Wali Kota Malang.Selain tiga orang itu, ada dua saksi lagi yang juga dimintai keterangan dalam sidang ini. Yakni Tedi Sujadi, salah satu Kabid di Dinas PU dan Leha Sri, mantan sekretaris Dinas PU Kota Malang.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, Jarot Edy Sulistiyo dalam keterangannya mengatakan, mengaku sering kali anggota DPRD Kota Malang datang ke kantor Dinas PU (Pekerjaan Umum) untuk meminta uang.

Bahkan, pria yang sebelumnya juga sudah divonis dalam kasus yang sama dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan dan denda uang sebesar Rp 100 Juta subsider 3 bulan itu mengaku ada beberapa nama anggota dewan yang sangat sering datang. Diantaranya, Subur dan Suprapto.

“Saya sampai sering menghindar karena kebingungan melayani,” akunya saat di tengah persidangan.

Pihaknya sempat menyebut jika tidak menuruti beberapa permintaan dari para wakil rakyat itu, berkaitan dengan beberapa hal yang berurusan dengan pihak legislatif akan dipersulit. Meski merasa diporoti oleh para anggota dewan, pihaknya mengaku sulit menghindar.

Hal serupa disampaikan Cipto Wiyono, ketika bertugas di Malang, dia mengaku sering ada permintaan uang dari kalangan legislatif.

Mantan Sekda Kota Malang yang sekarang duduk sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Jatim mencontohkan, ketika bertugas di Malang, dia mengaku sering ada permintaan uang dari kalangan legislatif.

“Pernah saat rapat badan anggaran (Banggar) juga para anggota dewan meminta uang ke eksekutif. Mintanya Rp 1 juta setiap orang. Kalau anggota banggar 25 orang kan berarti Rp 25 juta,” ungkap dia.

Kendati mengaku keberatan, pihaknya memaksakan dengan mendapatkan sejumlah uang tersebut dari para SKPD.

“Jika tidak dituruti, ada saja, bisa rapat sampai jam 3 malam, dan sebagainya.
Contoh lain, ada permintaan jatah 1 persen dari total anggaran dikurangi gaji dan sebagainya, ketika pembahasan anggaran.”

Sidang yang dipimpin oleh hakim Cokorda Gede Arthana di pengadilan Tipikor yang berada di jalan Juanda Sidoarjo ini permasalahan sudah terlihat gamblang. Satu-persatu saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Para saksi juga membeber semua hal yang mereka ketahui terkiat kucuran uang dari Pemkot Malang untuk para anggota dewan dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2015.

Sementara itu, M Anton, mantan Wali Kota Malang yang juga dihadirkan sebagai saksi yang sebelumnya sudah divonis hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara itu mengaku juga pernah mendengar semua yang diungkapkan saksi Cipto Wiyono.

Luar biasanya, uang pokir itu bahkan diminta di depan. Telat sedikit saja, para anggota dewan sudah menagih. “Iya sempat ada yang tanya langsung ke saya. Pak Arif (ketua dewan) dan Suprapto,” jawab Anton.

Selain itu, dalam keterangannya, ia mengiyakan permintaan uang jatah dewan dalam pembahasan APBD perubahan 2015.

“Pertemuannya pas di ruang Ketua Dewan. Waktu itu sebelum lebaran. Saya ditanya lalu saya minta pak sekda yang mengurusinya,” tambah Anton.

Cipto kemudian berkomunikasi dengan dewan dan disepakati dewan mendapat bagian 10 persen dari uang kegiatan dewan sebesar Rp 9 miliar dengan perhitungan masing-masing Rp 200 juta.

Uang suap itu angkanya Rp 900 juta dengan perhitungan setiap dewan dapat bagian sekitar Rp 18 juta. “Tapi saya dihubungi pak Arif katanya disuruh serahkan Rp 700 juta. Sisa Rp 200 juta untuk dia dititipkan ke saya dan saya serahkan setelah lebaran,” ungkap Cipto.

Belakangan diketahui pembagian tidak merata. Dari Rp 12,5 juta sampai Rp 20 juta. “Saya dengar itu. Tapi pembagiannya seperti apa saya tidak tahu, karena dewan sendiri yang membagi,” jawabnya saat ditanya jaksa dari KPK.

Hal tersebut juga yang disampaikan saksi Djarot. Disebutnya memang ada uang dari pihaknya yang disetor ke DPRD Kota Malang untuk memuluskan pembahasan APBD perubahan tahun 2015.

Selama sidang berlangsung, para anggota dewan yang menjadi terdakwa terlihat sangat serius. Hampir semua dari mereka terus memperhatikan keterangan para saksi dengan seksama.

Reporter Yudhi Ardian

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date