Sidak Bulog, Anggota DPR RI: Beras Impor Ganggu Iklim Pertanian

Sidoarjo, koranmemo.com – Anggota DPR RI Komisi VI melakukan kunjungan mendadak ke gudang Bulog Sub Divre Surabaya Selatan di Desa Banjar Kemantren Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Senin, (26/2/2018).

Bambang Haryo Soekartono mengatakan, kedatangannya kali ini ingin memantau secara langsung kualitas beras impor yang baru datang di gudang Bulog Sub Divre Surabaya Selatan ini.

Dikatakan, masuknya beras impor ini akan mengganggu iklim pertanian di Indonesia. Karena, harga beras hingga saat ini masih terpantau menurun.

Selain itu, pihaknya menilai beras impor yang saat ini baru datang tersebut kualitasnya cukup baik, namun, belum masyarakat Indonesia menyukainya.

“Beras yang diimpor ini kondisinya setelah dimasak itu pero. Sementara, penduduk Indonesia 75 persen orang Jawa yang menyukai berasnya kalau punel,” kata anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Bulog Divre Surabaya Selatan, Senin (26/2/2018).

Lebih jauh Bambang menerangkan, dikawatirkan bahwa beras impor ini tidak laku. Karena menurutnya, selera masyarakat Indonesia secara umum lebih menyukai beras punel.

“Kalau dilihat dari mutunya, jika disortir betul, kondisi berasnya brokenya di bawah lima persen, namun seleranya masyarakat kita lebih suka yang punel,” terangnya.

Ditambahkan, beras impor ini maksudnya baik, tujuannya adalah untuk menurunkan harga beras pada saat ada lonjakan harga.

Namun, imbuh Bambang, lonjakan itu belum diteliti secara cermat. Apakah lonjakan itu akibat kekurangan beras atau yang lain.

“Karena panen menurut kementerian pertanian itu 77 juta ton gabah atau 40 juta ton beras padahal kebutuhan dalam negeri hanya 32 juta ton beras jadi masih surplus,” cetus Bambang.

Seharusnya satgas pangan itu harus turun. Dimulai dari hulu produk beras sampai hilir perdagangan.

Sehingga tahu dimana letak kesalahan kenapa harga beras bisa naik. “Itu yang saya sesalkan satgas pangan tidak turun kelapangan,” sesalnya.

Bambang menjelaskan, jika hal ini dilakukan terus menerus bisa berakibat petani dalam negeri menjadi apatis.

Disamping itu, Bambang berharap agar dilakukan secara cermat dan koordinasi dengan penyedia yakni, kementrian pertanian dan perdagangan.

“Pemerintah itu harus menjaga 11 komoditas, sesuai UU No 7 tahun 2014, dan PP No 71 tahun 2015. Pemerintah wajib menjamin 11 komoditas dari sisi harga dan sisi ketersediaan dan sisi mutu,” jelasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kadivre Bulog, Cecep Panji Nanda mengatakan, gudangnya kedatangan beras impor dari negara Thailand sebanyak 40 ribu ton. Dimana, 20 ton berasal pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan 20 ribu ton berikutnya dari pelabuhan Tanjung Wangi, Bayuwangi.

Dimana gudang Bulog Sub Divre Surabaya Selatan di Desa Banjar Kemantren Kecamatan Buduran, Sidoarjo ini menurutnya hanya sebagai tempat pinyimpanan (transit) saja. “Beras ino akan distribusikan ke luar jawa, seperti Papua Barat, Nusa Tenggara dan Ambon,” pungkasnya.

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date