Sekolah Dilarang Minta Sumbangan

Kediri, koranmemo.com –– Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur wilayah Kota dan Kabupaten Kediri kembali memperhatikan permasalahan sumbangan atau pungutan di sekolah, karena dana SPP gratis masih dalam proses pencairan. Dengan demikian, diharapkan tidak menambah beban orang tua siswa yang mempunyai permasalahan biaya pendidikan.

Kepala Cabdindik Provinsi Jawa Timur wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, Sumiarso menjelaskan, untuk biaya operasional memang bersumber dari dana SPP, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sumbangan. Karena dana SPP masih dalam proses, sekolah  tidak boleh meminta sumbangan atau pungutan kepada orang tua.Sumbangan atau pungutan yang dimaksud, lanjutnya, sekolah membuat surat edaran yang ditujukan kepada orangtua untuk menarik sumbangan. “Kalau ini jelas tidak boleh, apa lagi kalau ada patokan nominal yang harus disumbangkan. Jelas melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud),” ujarnya, Selasa (13/8).

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015 tentang Komite Sekolah bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan secara rinci sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Komite Sekolah bisa melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan sehingga kegiatan sekolah berjalan dengan lancar.

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain oleh Komite Sekolah, sambungnya, boleh dilakukan dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela. Dengan demikian, sumbangan bukan dalam bentuk pungutan melalui keputusan Komite Sekolah yang besarannya ditentukan. Semua proses penggalangan juga harus dipertanggungjawabkan dan bisa disampaikan secara transparan.

Sementara pada Pasal 11 dan Pasal 12 ditekankan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain tidak diperbolehkan bersumber dari perusahaan rokok, perusahaan beralkohol, dan partai politik. “Jika ada sekolah yang melanggar, wali murid bisa melaporkan ke Cabdindik. Kami akan melakukan pemeriksaan sehingga tidak ada praktik pungutan seperti itu,” imbuhnya.

Sumiarso mengatakan, selain pungutan atau sumbangan dengan menentukan besaran dana, sekolah juga tidak boleh melarang siswa untuk mengikuti ujian atau menahan ijazah jika belum mampu membayar biaya sekolah. “Ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai siswa tidak bisa ikut ujian karena belum mampu membayar biaya sekolah. Selain itu, sekolah juha dilarang menahan ijazah, tapi kalau belum melakukan cap tiga jari ya jangan diambil,” ucapnya.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date