Revisi RPJMD Harus Sesuai UU

Share this :

Kediri, Koranmemo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri melakukan pembahasan revisi Rancangan Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 di Kantor DPRD Kota Kediri, Senin (4/12). Peninjauan ini dilakukan untuk menyesuaikan beberapa peraturan baru seperti perubahan pengelolaan SMA sederajat yang saat ini sudah diambil alih pemerintah provinsi (Pemprov).

Kholifi Yunon, Ketua DPRD Kota Kediri mengatakan, akan segera menindaklanjuti dengan membentuk tim Pansus Revisi RPJMD Kota Kediri tahun 2014-2019. Pasalnya Perda tersebut wajib diubah lantaran menyesuaikan Undang- Undang (UU) no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Karena ini amanat UU, kita harus segera menindaklanjuti. Sebetulnya perubahan ini hanya menyesuaikan dengan peraturan yang baru,” jelasnya usai paripurna.

Dijelaskan, revisi RPJMD tahun 2014-2019 ini dilakukan karena ada beberapa perubahan atau peraturan baru seperti pengelolaan SMA sederajat yang saat ini kewenangan pengelolaan berada di Pemprov. Pasalnya ketika menyusun RPJMD tahun 2014-2019, UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum keluar. “Revisi RPJMD atau penyusunannya harus sesuai UU. Sebelumnya belum mengacu pada UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

Yunon menargetkan Kamis, (7/12) mendatang pembahasan Revisi RPJMD tahun 2014-2019 sudah rampung. Saat ini masih dilakukan pembahasan pembentukan Pansus Revisi RPJMD tahun 2014-2019. “Targetnya selesai pada 7 Desember besok. Saat ini kami sedang pembentukan Pansus, karena ini termasuk Perda,” ujarnya.

Senada diungkapkan Budwi Sunu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Kediri yang mengatakan jika UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini lebih jelas dalam memberikan panduan terkait distribusi fungsi pemerintahan antaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Waktu penyusunan RPJMD dulu dilakukan pada awal 2014. Sedangkan UU ini keluar pada akhir 2014, sehingga RPJMD Kota Kediri 2014-2019 kemarin masih belum mengacu pada UU ini,” kata Budwi kepada sejumlah awak media.

Sekda menyebutkan, dalam UU baru itu dijelaskan salah satu pada kewenangan Pemda yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta dalam bidang enegeri menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta beberapa aspek perubahan lainnya. UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah. “Namun perubahan ini hanya berlaku hingga pelantikan kepala daerah 2019 mendatang. Untuk RPJMD mendatang akan di bahas lagi nanti,” pungkasnya. (adv)

Reporter: Angga Prasetya

Editor: Achmad Saichu

Facebook Comments
Follow Us

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz