Resah, Ratusan Warga Sampung Datangi Kantor Dewan

Share this :

Ponorogo, koranmemo.com-Maraknya pemasangan banner dan pamplet penolakan modernisasi Gunung Gamping, di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sampung, membuat warga resah. Bahkan tindakan yang dituding ulah provokator ini, membuat ratusan warga Sampung mengadu ke anggota DPRD Ponorogo, Jumat (12/1).

Tercatat, 100 warga yang tergabung dalam Forum Kerukunan Sampung (FKS) mendatangi gedung dewan dengan menggunakan 3 truk. Tak hanya itu, mereka juga membawa sepanduk dan banner yang bertuliskan nada dukungan pendirian pabrik gamping. Seperti, “ Bersihkan Sampung Dari Provokator”, “ Pemda Maksimalkan Pengelolaan SDA Sampung”, “Moderenisasi Untuk Kesejahtraan Rakyat”.

Dalam aksinya, selain mendukung pembangunan pabrik oleh Pemkab di kawasan Gunung Gamping. Mereka juga menuntut wakil rakyat Ponorogo menindak provokator yang membuat warga Sampung terpecah belah.

Setelah melakukan orasi di depan gedung dewan, perwakilan masa pun ditemui sejumlah pimpinan dewan Anik Suharto dan sejumlah anggota DPRD di ruang Badan Musyawarah (Banmus).

Kordinator FKS, Anom mengatakan, aksi  yang diikuti 90% penambang dan pengusaha gamping ini untuk mendesak Dewan dan Pemkab segera melakukan sosialisasi terkait moderenisasi di Gunung Gamping.

Pasalnya, akibat hasutan oleh provokator terjadi kesalahan persepsi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini pun diklaim menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat Sampung.

” Kita minta dewan dan Pemkab segera turun untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tambang. Saat ini yang terjadi ada provokator yang mencoba memecah belah warga dengan hasutan terkait moderenisasi Gunung Gamping,” ujarnya.

Senada dengan Anom, Mantan Ketua RT Dukuh Sigiran Desa/Kecamatan Sampung, Makun mengungkapkan  pelarangan aktifitas penambangan di Gunung Gamping tidak benar. Pasalnya, para pekerja tambang tetap bisa melakukan aktifitas tambang dan pembakaran batu gamping oleh PD Sari Gunung.

” Jadi tidak benar kalau tidak ada aktifitas, atau dilarang. Wong nyatanya ada yang nambang, ada yang bakar gamping. Warga yang kontra itu cuman seglintir tapi terhasut oleh Provokator,” ungkapnya tanpa menyebutkan identitas provokator yang dimaksud.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Anik Suharto membeberkan, bahwa Izin Usaha Pertambangan dan Oprasional Produksi (IUP-OP) PD Sari Gunung telah terbit pada 3 Janurai lalu. Selama proses pembaharuan izin Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni dan Polres Ponorogo telah memberikan kebijakan untuk pekerja tambang tetap bisa beraktifitas seperti biasa.

Pihaknya memastikan, Kamis (18/1) mendatang akan melakukan sosialisasi bersama Pemkab Ponorogo, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim dan Kementrian Lingkungan serta seluruh elemen masyarakat Sampung terkait modernisasi Gunung Gamping.

Sementara terkait provokator yang menghasut warga, pihaknya meminta Satpol-PP dan jajaran Polres Ponorogo untuk mengusut tuntas.” Izin sudah keluar ini, namun PD Sari Gunung belum melakukan aktifitas, harus disosialisasikan dulu biar masyarakat tidak salah paham, dan tidak timbul pro-kontra di tengah tengah masyarakat. Kamis depan rencanya. Untuk provokator kita serahkan ke Polisi dan Satpol-PP saja, ” pungkasnya.

Reporter: Zainul Rohman

Editor: Achmad Saichu

Facebook Comments
Follow Us

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz