Ratusan Pegawai RSUD Mardi Waluyo Demo

Ratusan pegawai RSUD Mardi Waluyo saat melakukan unjuk rasa dugaan pemotongan jasa medis untuk manajemen rumah sakit yang dinilai menyalahi aturan.
Ratusan pegawai RSUD Mardi Waluyo saat melakukan unjuk rasa dugaan pemotongan jasa medis untuk manajemen rumah sakit yang dinilai menyalahi aturan.

*Pembagian Jasa Medis Tidak Transparan

 Blitar, Memo-Adanya pembagian Jasa Medis Pelayanan Kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tidak transparan, membuat ratusan pegawai rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar itu demo di halaman RS setempat mulai pukul 09.30 WIB, Rabu (6/8) kemarin.

Dalam aksi tersebut mereka menyatakan keprihatinanya terhadap berbagai kebijakan pihak rumah sakit yang tidak hanya merugikan karyawan, namun juga merugikan pasien.

Salah satu persoalan yang mereka suarakan dalam aksi itu adalah mengenai transparansi anggaran jasa pelayanan medis. Dimana selama ini tidak pernah ada kejelasan besaran jasa pelayanan medis terhadap setiap tindakan medis yang dilakukan. Padahal beban kerja para pegawai rumah sakit sangat tinggi.

Sehingga para karyawan menilai, insentif untuk jasa pelayanan medis kepada pegawai sangat rendah. Hal ini yang memunculkan dugaan kalau pihak manajemen rumah sakit memainkan anggaran jasa pelayanan medis ini. Karena insentif yang seharusnya menjadi hak pegawai itu diduga mengalir ke orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan medis.

Wiryono salah satu staf keperawatan RSUD Mardi Waluyo mengungkapkan, jasa pelayanan medis adalah insentif yang diterima dalam setiap tindakan medis yang dilakukan. Ditambahkan, jasa pelayanan medis ini diterimakan kepada perawat, dokter serta pegawai lain yang berkaitan dengan tindakan medis.

Dikatakan, pemberian jasa pelayanan medis untuk pegawai seharusnya mengacu dengan SOP yang diberlakukan. Yakni bagi mereka yang bertanggung jawab besar wajar mendapat reward yang besar atau pemberian insentif sesuai beban kerja. Namun yang terjadi para tenaga medis hanya dibebani pekerjaan besar tanpa diimbangi pemberian insentif yang sesuai.

“Untuk itu kami menuntut transparansi pengelolaan anggaran jasa pelayanan pada pihak manajemen rumah sakit. Sebab dengan pengelolaan anggaran yang tidak transparan menimbulkan tanda tanya terkait aliran dana jasa pelayanan medis ini,” jelasnya.

Padahal dengan berubahnya status RSUD Mardi Waluyo menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), idealnya bisa diikuti dengan peningkatan pelayanan sekaligus menaikkan kesejahteraan karyawan.

Bahkan dalam aksi unjuk rasa itu para pegawai RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sempat mengumpulkan koin sukarela sebagai sindiran terhadap manajemen rumah sakit yang dinilai serakah dalam hal mendapatkan anggaran.

Secara terpisah Humas RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Rita Triana mengaku selama ini pihak manajemen rumah sakit selalu terbuka dengan semua staf rumah sakit. Pihaknya menyayangkan aksi para tenaga medis yang berstatus PNS dalam menyampaikan aspirasi dengan cara berdemo.

“Kami selaku pihak menejemen siap menjelaskan secara transparan terkait klaim BPJS dan teknis pembayaran jasa pelayanan medis pada para staf sesuai aturan kementrian kesehatan dan Pemkot Blitar, sehingga tidak benar jika pembagian jasa medis tersebut tidak sesuai,” jelasnya. (pra)

Follow Untuk Berita Up to Date