Raih WDP, Pemkot Tuding BPK Tak Masuk Akal

Madiun, Koranmemo.com-Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pengelolaan keuangan tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat Pemkot Madiun kecewa. Alasan yang dijadikan acuan atas opini WDP dinilai tak masuk akal.

Seperti disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Madiun, Rusdiyanto. Pihaknya mengaku bingung dengan opini yang diberikan oleh BPK. Menurutnya, dua alasan yang dijadikan penilaian WDP sama sekali tidak masuk akal.
“Saya juga bingung dengan hal ini. Kalau itu dijadikan pengecualian, saya juga bingung. Kalau alasanya benar, kita memaklumi saja. Menurut saya alasannya ya yang cerdaslah,”katanya, Selasa (13/6/2017).

Diketahui, temuan anggaran proyek sebesar Rp 3,5 M di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi penyebab raihan opini WDP dari BPK. Empat OPD itu, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan RSUD Kota Madiun.

Kemudian, pengecualian yang dijadikan acuan atas opini WDP dikarenakan adanya dua permasalahan. Pertama pencatatan atas penyertaan modal pada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Aneka Usaha dan PD. BPR tidak diyakini nilai kewajarannya. Kedua, tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja tidak memenuhi asersi keterjadian senilai Rp 217 juta.
Menurut Rusdi, dua permasalahan yang dijadikan dasar opini WDP tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Namun nyatanya, tahun 2014 dan 2015 Pemkot Madiun bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Apalagi penyertaan modal di BUMD dan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja, sudah diterapkan oleh Pemkot Madiun sebelum tahun 2014 lalu. “Penyertaan modal dan kinerja itu kan sudah sejak lama. Ya sebenarnya nganjel, tetapi sudah jadi keputusan terus mau apa,”tandasnya.

Reporter: Mohammad Adi Saputra

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.