Puluhan Warem di Madiun Disegel Satpol PP

Madiun, koranmemo.com – Puluhan warung remang-remang (Warem) di perbatasan Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun-Nganjuk disegel petugas gabungan Satpol PP, PLN Nganjuk, Perhutani, PT KAI, TNI dan Polri, Selasa (14/5). Warem yang bertebaran di lahan milik PT. KAI dan Perhutani itu diduga karena dijadikan tempat bisnis esek-esek dan pesta minuman keras.

Kepala Bidang Penegakkan Hukum Daerah, Eko Budi Hastanto mengatakan penertiban dilakukan karena adanya pelanggaran menyediakan tempat atau rumah untuk kegiatan prostitusi, mengenai pelanggaran pada passal 32 Perda Nomor 4 Tahun 2017. “Ada 48 rumah yang ditengarai untuk tempat prostitusi tersebut disegel,” katanya.

Pihaknya juga meminta PLN untuk memutus jaringan listrik di Warem tersebut. “Kita menghubungi PLN untuk memutus semua hubungan listrik,” kata Eko.

Kemudian untuk tindak lanjut akan diserahkan kepada PT KAI sebagai pemilik lahan juga sebagian tanah Perhutani, yang memiliki perjanjian sewa. “Jadi kami tutup, untuk selanjutnya PT. KAI yang berwenang,” ucapnya.

Disisi lain Manajer Humas PT KAI Daop VII Madiun, Ixfan Hendriwintoko saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya yang berada di wilayah Daop VII ini memiliki wilayah Kabupaten dan juga Kota, kebetulan untuk yang ditertibkan saat ini wilayah Kabupaten Madiun.

Menurutnya, selaku instansi atau perusahaan BUMN seyogyanya memang harus mensuport apa yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh Pemerintahan Kabupaten Madiun ataupun Kota. Untuk ini kegiatan penertiban dalam bulan Ramadan untuk aset yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Madiun dengan Nganjuk tepatnya didekat stasiun wilangan setelah ditertibkan pihak PT KAI akan mendata ulang.

“Karena didata kami ada penyewa aktif dan ada penyewa sudah tidak aktif. Penyewa aktif yang ada pada data PT. KAI berjumlah 39 penyewa dan sekitar 63 yang sudah tidak aktif. Artinya di situ memang sudah habis kontrak atau tidak diperpanjang,” jelasnya.

Dikatakan para penyewa hanya menyewa lahan, untuk bangunan sepenuhnya menjadi milik penyewa. Jika nanti lahan sudah tidak dikontrak hendaknya pemilik bangunan merobohkan bangunannya sendiri saat sudah putus kontrak dengan PT. KAI karena adanya pelanggaran.

Reporter Juremi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date