Proyek TPST, Mengapa Lurah Adakan Voting Ulang?

Kediri, Koran Memo – Pengajuan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Kelurahan Dermo diketahui sudah melewati proses persetujuan dan saat ini mendekati realisasi. Dalam prosesnya, pengajuan dilakukan oleh warga melalui LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan ditandangani oleh lurah. Namun belakangan, saat proses realisasi akan dilakukan justru muncul undangan voting dari Lurah kepada warga yang kembali mempertanyakan persetujuan mereka terhadap pembangunan TPST.

Informasi yang diperoleh Koran Memo, voting ulang itu digelar berdasarkan surat dari Kepala Kelurahan tertanggal 21 Mei 2015. Dalam surat itu tertulis permintaan persetujuan dari warga terkait pembangunan TPST yang diwakili oleh Ketua RT dan RW. Voting dilaksanakan pada Jumat (23/5) kemarin.

Padahal warga melalui LPMK sejak tahun 2009 sudah melakukan pengajuan TPS (Tempat Pengolahan Sampah). Saat itu, seluruh warga sudah menggelar musyawarah dan sudah menentukan lokasi pembangunan TPS di eks Tanah Kas Desa (TKD) seluar kurang lebih 1.000 meter persegi. Surat pengajuannya sendiri langsung ditandatangai oleh Lurah Dermo, Eko Widodo. DKP kemudian mengajukannya melalui pemkot ke tingkat pusat dan akhirnya disetujui.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri, Didik Catur mengatakan, proses pembangunan TPST di Kelurahan Dermo sudah disetujui oleh pusat dan tahun ini akan direalisasikan. Besaran dana yang disediakan oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bahkan mencapai Rp 600 juta. “TPST Kelurahan Dermo sudah disetujui oleh pusat. Tahun ini sudah bisa direalisasikan,” ujarnya.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa setelah proses tersebut diajukan dan sudah disetujui, Lurah membagikan undangan voting kepada warga untuk meminta persetujuan? Didik Catur menyampaikan, memang dalam acara musyarawah diketahui ada beberapa warga yang mengaku tidak menyetujui proyek tersebut terlaksana. Padahal sebenarnya, pembangunan bisa langsung dilaksanakan. “Memang sepertinya ada 2 atau 3 orang yang tidak setuju,” ujarnya.

Didik menambahkan, keberadaan TPST merupakan sarana yang saat ini sangat diperlukan oleh warga dan dibangun demi kepentingan bersama. Didik mengatakan, jangan sampai kepentingan sedikit orang kemudian mengorbankan kepentingan banyak orang. “Kita harus mengedepankan kepentingan orang yang lebih banyak,” imbuhnya.(kur)

Follow Untuk Berita Up to Date